Logo BNPP
Badan Nasional Pengelola PerbatasanRepublik Indonesia (BNPP RI)
Beranda

|

Berita

PLBN

PLBN Motamasin dan Sabhara NTT Patroli Kegiatan Ilegal di Perbatasan RI-Timor Leste

Dibuat Admin BNPP

05 Mar 2024, 16:05 WIB

PLBN Motamasin dan Sabhara NTT Patroli Kegiatan Ilegal di Perbatasan RI-Timor Leste

MALAKA, NTT - Pegawai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang bertugas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin turut serta dalam operasi patroli perbatasan negara tim Sabhara dari Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (5/3/2024). 


Patroli perbatasan negara oleh Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda NTT dilakukan dalam upaya mengamankan wilayah perbatasan dari potensi penyelundupan orang, barang ilegal, obat terlarang, serta miras yang masuk ke wilayah Indonesia. 


Selain itu, patroli juga bertujuan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di Kabupaten Malaka.


Peserta yang terlibat dalam kegiatan patroli ini adalah Kepala Bidang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin, Reynold Uran; DANKIDALMAS 2, Anandya Marco Diaz; KANIT 2 SINEGO, Karel Riwu; serta JFU dan Supporting Staff PLBN Motamasin.


Kegiatan patroli ini dimulai pada pukul 09.30 WITA dan berlangsung hingga pukul 13.00 WITA. 


Tim patroli menggunakan kendaraan patroli yang terdiri dari 8 unit roda 2 KLX 250 dan 2 unit roda 4 double cabin DMAX. Rute patroli dilakukan secara menyeluruh, memeriksa setiap sudut perbatasan untuk memastikan keamanan wilayah.


Menyikapi keberhasilan pelaksanaan patroli ini, Kepala PLBN Motamasin, Reynold Uran, sangat mengapresiasi kerja keras tim patroli dalam menjalankan tugas ini. Wilayah perbatasan merupakan area sensitif yang memerlukan pengawasan ketat. 


"Dengan patroli ini, kami berharap dapat mencegah berbagai kegiatan ilegal yang dapat merugikan negara dan masyarakat," jelasnya. 


Ia juga menjelaskan, kegiatan patroli perbatasan ini menunjukkan komitmen pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara di wilayah perbatasan. 


Harapannya, dengan adanya patroli rutin seperti ini, keamanan wilayah perbatasan dapat terus terjaga dengan baik, serta mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan.


Sementara itu, DANKIDALMAS 2, Anandya Marco Diaz menambahkan patroli perbatasan ini merupakan salah satu upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan. "Kami akan terus melakukan patroli rutin guna mencegah dan menanggulangi berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu kedamaian masyarakat."


Penulis : Andreas Iknatius

Editor : Binsar Marulitua

Share

Kategori Berita

Berita BNPP

1224

PLBN

765

Berita Nasional

70

Berita Perbatasan

253

Pers Rilis

41

Berita Utama

725

Berita Terbaru

https://apibackend.bnpp.go.id/images/news/70a6198d-4393-41d1-b814-4d998fdae291.jpeg

BNPP RI Sepakati Percepatan Pembukaan Perlintasan Temajuk–Telok Melano, Target Operasional Agustus 2026

https://apibackend.bnpp.go.id/images/news/80ea1353-2875-49c2-a8a5-f8478982aca0.jpeg

BNPP RI Percepat Pembukaan Temajuk–Telok Melano, Arahkan Perbatasan Jadi KEK Pariwisata

https://apibackend.bnpp.go.id/images/news/d564d152-71b9-4d89-9d26-bb9d699dbb4e.jpeg

Belajar dari Frontex: Model Kerja Sama Penanganan Perbatasan Negara di Mediterania dan Balkan

https://apibackend.bnpp.go.id/images/news/df51e9b2-5a8e-4335-bc64-e8630808364b.jpeg

Di Antara Kedaulatan dan Ketergantungan: Membaca Ulang Perbatasan Darat, Laut, dan Udara Indonesia–Singapura

https://apibackend.bnpp.go.id/images/news/df37dcd0-9727-4ce0-8700-940de3697c5f.jpg

Menjelajahi Serumpun Borneo: Wisata dan Kuliner Memikat dari Pontianak hingga Sarawak

Berita Terkait
Logo BNPP

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Location Icon

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Phone Icon

021-31924491

Email Icon

info@bnpp.go.id

White Facebook Icon
White Twitter Icon
White Instagram Icon
White Tiktok Icon
White Youtube Icon

© Badan Nasional Pengelola Perbatasan - 2026