Timor Tengah Utara - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sekaligus meluncurkan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok (Satgas KTR) di wilayah kerja PLBN Napan, Rabu (4/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Wisma Indonesia PLBN Napan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat penerapan budaya hidup sehat serta menciptakan lingkungan kerja dan pelayanan publik yang bebas dari paparan asap rokok di kawasan perbatasan negara.

Acara ini dihadiri oleh Kepala PLBN Napan Don Gaspar, Camat Bikomi Utara, Ketua Tim Kerja Wilayah IV Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Kupang dr. Fany A. Djubida, Kepala Puskesmas Napan, serta perwakilan instansi yang bertugas di kawasan PLBN Napan, antara lain Bea Cukai, Imigrasi, Karantina Kesehatan, Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, TNI, Polri, Brimob Pamtas RI–RDTL.

Dalam pemaparannya, Ketua Tim Kerja Wilayah IV Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kupang dr. Fany A. Djubida menjelaskan bahwa Balai Kekarantinaan Kesehatan memiliki peran penting dalam penetapan dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok, khususnya di pintu masuk negara seperti bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat.

Menurutnya, institusi tersebut tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan kesehatan, tetapi juga berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, pelintas, dan petugas mengenai bahaya asap rokok serta pentingnya penerapan kawasan bebas rokok di fasilitas publik.

Selain itu, BKK juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan KTR guna memastikan tidak adanya aktivitas merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas rokok. 

Langkah tersebut merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi BKK dalam menjaga keamanan kesehatan di pintu masuk negara.

Sementara itu, Kepala PLBN Napan Don Gaspar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan peluncuran Satgas KTR tersebut. Ia menilai langkah ini penting dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, penerapan Kawasan Tanpa Rokok harus dilakukan di berbagai tatanan, termasuk di tempat kerja dan fasilitas pelayanan publik seperti PLBN,” ujar Don Gaspar.

Ia menjelaskan bahwa PLBN Napan sebagai pintu gerbang negara sekaligus pusat pelayanan publik di wilayah perbatasan memiliki tanggung jawab untuk memastikan terciptanya lingkungan yang sehat dan tertib bagi seluruh petugas maupun masyarakat yang melintas.

Menurut Don Gaspar, penerapan kebijakan KTR di lingkungan PLBN Napan akan dilakukan melalui sejumlah langkah konkret, antara lain dengan menetapkan Gedung Utama PLBN Napan sebagai Kawasan Tanpa Rokok serta menyediakan area khusus merokok di taman atau ruang terbuka.

“Perokok diimbau untuk menggunakan area yang telah disediakan dan tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang puntung rokok pada tempat sampah yang tersedia,” katanya.

Selain itu, pihak pengelola PLBN juga akan memasang stiker larangan merokok di sejumlah titik yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok guna memperkuat sosialisasi kepada para pelintas dan pengunjung.

Don Gaspar menambahkan bahwa pembentukan Satgas KTR PLBN Napan memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan tersebut berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. 

Satgas tersebut bertugas memberikan imbauan kepada petugas, pelintas, maupun pengunjung agar tidak merokok di area yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut di kawasan perbatasan negara.

“Sebagai beranda terdepan negara, PLBN Napan harus mampu mencerminkan wajah Indonesia yang tertib, sehat, dan berwawasan lingkungan. Karena itu, kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama mengenai penerapan Kawasan Tanpa Rokok oleh seluruh instansi yang bertugas di PLBN Napan, yakni BNPP unit PLBN Napan, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina Kesehatan, Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta unsur TNI dan Polri.

Don Gaspar turut mengimbau seluruh petugas untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah ditetapkan demi mewujudkan kawasan perbatasan yang bersih, sehat, dan bebas dari paparan asap rokok.

Melalui kegiatan sosialisasi dan peluncuran Satgas KTR ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan perbatasan, tidak hanya dari aspek pelayanan dan keamanan, tetapi juga dari sisi kesehatan dan kenyamanan lingkungan bagi masyarakat. 

Upaya ini diharapkan dapat memperkuat citra PLBN sebagai wajah terdepan Indonesia yang modern, tertib, dan ramah bagi seluruh pengguna layanan di wilayah perbatasan negara.

Penulis: Titin