Jayapura, Papua - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw menerima kunjungan Komite Pengawas Perpajakan yang dipimpin Ketua Komite, Amien Sunaryadi, dalam rangka pelaksanaan Public Hearing pada, Selasa (18/11/2025). 

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perwakilan Konsulat RI di Vanimo, serta aparat keamanan.

Setibanya di PLBN Skouw, rombongan disambut secara adat oleh Kasubid Pengembangan Kawasan PLBN Skouw, Muamar Asrawi, mewakili Kepala PLBN Skouw. 

Prosesi penyambutan dilakukan dengan pemakaian mahkota dan noken khas Papua sebelum dilanjutkan dengan peninjauan alur pelayanan lintas batas, mulai dari imigrasi, karantina kesehatan, karantina hewan–ikan–tumbuhan, hingga pelayanan Bea dan Cukai.

Kasubid Pengembangan Kawasan PLBN Skouw, Muamar Asrawi, menilai kunjungan Komite Pengawas Perpajakan sebagai dorongan penting bagi penguatan tata kelola layanan perbatasan. 

“Kunjungan ini sangat penting untuk menyelaraskan pemahaman antarinstansi mengenai dinamika ekonomi dan pelayanan di PLBN Skouw. Public Hearing hari ini membuka ruang untuk menyampaikan tantangan teknis di lapangan, termasuk kebutuhan peningkatan fasilitas Terminal Barang Internasional dan penguatan data lintas batas,” jelasnya.

Ia menegaskan komitmen PLBN Skouw untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan lintas batas. Menurutnya, kolaborasi bersama Komite Pengawas Perpajakan dan instansi terkait menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi perbatasan. 

“Kami berupaya menjaga agar seluruh layanan di PLBN Skouw berjalan aman, legal, tertib, dan memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia maupun Papua Nugini,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Ketua Komite, Amien Sunaryadi, memaparkan peran Komite Pengawas Perpajakan sebagaimana diatur dalam PMK 2/PMK.09/2023, termasuk pengawasan terhadap kepentingan wajib pajak dan evaluasi tantangan yang dihadapi petugas Bea dan Cukai. 

Hasil pengawasan ini akan dirumuskan sebagai rekomendasi strategis bagi Kementerian Keuangan.

Adapun, forum ini menjadi ruang konsolidasi kebijakan dan harmonisasi pemahaman antarinstansi terkait arus barang, pelintas batas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, perwakilan Konsulat RI di Vanimo, Alexander Tangkuman, menyampaikan perkembangan isu bilateral Indonesia–PNG. 

Beberapa agenda prioritas yang dibahas antara lain rencana pembangunan PLBN di Waris dan Pegunungan Bintang, progres penandatanganan MoU ALBN (DAMRI), di mana kesiapan pihak Indonesia telah mencapai sekitar 80 persen hingga usulan pembukaan rute penerbangan Mount Hagen–Jayapura. 

Konsulat juga menyoroti peningkatan risiko penyelundupan marijuana dari PNG, rencana patroli bilateral, serta penguatan konektivitas energi dan logistik.

Bea Cukai turut melaporkan pertumbuhan positif arus ekspor Indonesia–PNG melalui PLBN Skouw, dengan kenaikan mencapai 55,2 persen atau setara devisa Rp 72,94 miliar dalam periode 2024–2025. 

Selain itu, Bea Cukai juga menjelaskan progres pemisahan jalur barang penumpang dan pelintas batas serta rencana penerapan kartu impor provinsi untuk memperkuat tata kelola lalu lintas barang.

Usai Public Hearing, rombongan melakukan peninjauan lapangan ke zona netral, kawasan wisata PNG, serta memastikan kesiapan Terminal Barang Internasional (TBI) jelang implementasi ALBN.

Sebagai gerbang resmi Indonesia di perbatasan timur, PLBN Skouw menegaskan dukungan penuh terhadap sinergi antarinstansi, penyempurnaan kebijakan, serta peningkatan standar pelayanan lintas batas. 

Komitmen ini menjadi wujud nyata upaya menjaga wibawa negara, memajukan konektivitas perbatasan, dan menghadirkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

Penulis: Anton Sudanto

Editor: Bagas R