Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI

Perbatasan sebuah negara selalu menyimpan cerita strategis. Di sanalah kedaulatan diuji, keamanan dipertaruhkan, dan keterbukaan terhadap dunia luar dikelola secara hati-hati. Begitu pula halnya dengan Malaysia, negeri jiran yang berada di jantung Asia Tenggara dengan posisi geografis yang kompleks dan tantangan multidimensi.

Negeri ini berbatasan langsung dengan Thailand di utara, Indonesia di Kalimantan, dan Singapura di selatan, serta memiliki garis pantai panjang yang menghadap ke Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulu. Kombinasi geografis tersebut menjadikan pengelolaan perbatasan Malaysia bukan perkara sederhana, melainkan pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi lintas sektor, teknologi, dan strategi kebijakan yang matang.

Kolaborasi Lintas Lembaga: Model Multi-Agency Border Management

Salah satu kekuatan utama Malaysia dalam menjaga kedaulatannya terletak pada pendekatan multi-agency border management, atau pengelolaan perbatasan lintas lembaga. Tidak ada satu institusi yang bekerja sendiri, melainkan seluruh elemen pemerintah berkolaborasi secara terintegrasi.

Departemen Imigrasi Malaysia, misalnya, bertanggung jawab terhadap arus lalu lintas orang baik wisatawan, pelajar, maupun pekerja migran. Di sisi lain, Kastam Diraja Malaysia berperan penting dalam pengawasan barang, pungutan bea cukai, serta pencegahan penyelundupan. 

Sementara itu, Polis Diraja Malaysia (PDRM) menjadi ujung tombak keamanan yang menangani ancaman lintas batas seperti narkotika, perdagangan manusia, hingga penyelundupan senjata ilegal.

Sektor kesehatan dan ketahanan pangan tidak luput dari perhatian. Melalui Malaysian Quarantine and Inspection Services (MAQIS), pemerintah mengawasi pergerakan produk pertanian, peternakan, dan hasil bumi agar tidak membawa penyakit berbahaya. Di wilayah perairan, Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) memegang peranan vital mengingat perairan Malaysia kerap menjadi jalur aktivitas penyelundupan internasional.

Dalam situasi krisis atau meningkatnya ancaman keamanan, Angkatan Tentera Malaysia dikerahkan, terutama di wilayah Sabah dan Sarawak yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan Filipina. Pendekatan kolektif ini menunjukkan bahwa bagi Malaysia, menjaga perbatasan bukan monopoli satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama yang terorganisir.

Teknologi sebagai Tulang Punggung Pengawasan

Dalam konteks era digital, Malaysia menempatkan teknologi sebagai urat nadi pengelolaan perbatasan. Hampir seluruh pos perbatasan kini dilengkapi command and control centre yang memantau arus manusia dan barang secara real-time.

Melalui jaringan digital Integrated Border Control System, data imigrasi, kastam, dan karantina dapat diakses langsung dari pusat pemerintahan di Putrajaya atau markas besar PDRM di Bukit Aman. Sistem ini memungkinkan setiap pergerakan di perbatasan tercatat dengan cepat, akurat, dan transparan.

Selain itu, Malaysia juga mengembangkan National Single Window, sistem digital yang mengintegrasikan proses ekspor-impor secara daring. Inovasi ini tidak hanya mempercepat arus perdagangan, tetapi juga menutup celah praktik manipulasi atau penyelundupan barang.

Untuk mendukung koordinasi antarinstansi, komunikasi digital turut diperkuat melalui jaringan intranet, radio trunking, satelit, hingga fiber optik yang menjangkau perbatasan padat seperti Johor–Singapura dan Padang Besar–Thailand. Sistem komunikasi ini dirancang untuk menjaga kecepatan dan keamanan arus informasi.

Protokol Darurat: Menjaga Stabilitas di Tengah Krisis

Malaysia juga memiliki mekanisme tanggap darurat yang disiplin dan terstruktur. Begitu muncul ancaman besar seperti penyelundupan skala besar, kerusuhan, wabah penyakit, atau bencana alam, maka prosedur lockdown perbatasan langsung diaktifkan.

Contoh paling nyata terjadi saat pandemi COVID-19. Pemerintah Malaysia menutup sementara perbatasan darat dengan Thailand dan Singapura, melaksanakan karantina ketat, serta mengerahkan MAQIS bersama Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mencegah penyebaran penyakit lintas batas. Dalam situasi tersebut, perbatasan benar-benar menjadi benteng terakhir dalam menjaga kesehatan nasional.

Perbatasan Sebagai Cermin Tata Kelola Negara

Lebih dari sekadar garis pemisah, perbatasan sejatinya adalah cermin tata kelola pemerintahan (border governance). Ia mencerminkan bagaimana negara menyeimbangkan antara keamanan dan keterbukaan.

Malaysia, yang merupakan bagian dari ASEAN, memandang perbatasan sebagai ruang interaksi antara integrasi ekonomi regional dan kewaspadaan terhadap ancaman non-tradisional. Mobilitas tenaga kerja ASEAN didukung, tetapi tetap diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap narkotika, terorisme, dan migrasi ilegal.

Dengan demikian, wajah perbatasan Malaysia menampilkan dua sisi: terbuka terhadap kolaborasi regional, namun sigap dalam menjaga kedaulatan.

Pelajaran Berharga bagi Indonesia

Dari pengalaman Malaysia, terdapat pelajaran penting bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Pengelolaan perbatasan tidak cukup hanya dengan memperkuat aspek pertahanan atau membangun infrastruktur fisik. Diperlukan sinergi kelembagaan yang solid, pemanfaatan teknologi yang efektif, serta protokol darurat yang adaptif terhadap situasi global.

Dalam konteks Indonesia, di mana wilayah perbatasan mencakup ribuan kilometer daratan dan lautan, konsep multi-agency border management seperti di Malaysia bisa menjadi rujukan strategis. Sinergi antara BNPP RI dengan instansi teknis seperti Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, TNI, dan Polri menjadi kunci utama dalam membangun tata kelola perbatasan yang efektif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, perbatasan bukan sekadar garis di peta, tetapi denyut nadi yang menentukan arah dan masa depan sebuah bangsa. Dari Malaysia, kita belajar bahwa kedaulatan tidak hanya dijaga dengan senjata, tetapi juga dengan koordinasi, inovasi, dan komitmen lintas lembaga.

Bagi Indonesia, yang memiliki posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, penguatan tata kelola perbatasan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa wilayah terdepan bukan lagi halaman belakang, melainkan etalase kemajuan bangsa. 

Sebagaimana semangat BNPP RI dalam mewujudkan “Perbatasan sebagai Beranda Negara”, pengalaman Malaysia menjadi cermin berharga bahwa pengelolaan perbatasan yang tangguh adalah fondasi dari negara yang berdaulat, aman, dan berdaya saing di kancah global.

(Humas BNPP RI)