Belu, Nusa Tenggara Timur - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain memfasilitasi pemulangan enam nelayan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya terdampar di perairan Timor Leste, tepatnya di kawasan Bayu Undan Timor Gap, Rabu (7/1/2026).

Keenam nelayan tersebut tiba di Gedung Kedatangan PLBN Motaain sekitar pukul 10.30 WITA dengan pendampingan dari perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dili. 

Setibanya di perbatasan, mereka disambut langsung oleh Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika bersama unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) serta instansi terkait lainnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, para nelayan berangkat melaut sejak 12 Desember 2025. Namun, dalam perjalanan kembali ke Indonesia, kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan mesin akibat klep mesin yang patah. 

Kondisi tersebut menyebabkan kapal tidak dapat beroperasi dan terombang-ambing di laut lepas selama beberapa hari dengan persediaan logistik yang sangat terbatas.

Setelah melalui situasi darurat, para nelayan akhirnya mendapatkan pertolongan di sekitar anjungan proyek migas Bayu Undan. Selanjutnya, mereka dievakuasi dan dibawa ke Dili, Timor Leste, untuk mendapatkan penanganan awal.

KBRI Dili kemudian memberikan perlindungan sementara melalui shelter KBRI, sekaligus memfasilitasi proses administrasi pemulangan dengan menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). 

Setelah seluruh prosedur dan koordinasi lintas instansi dinyatakan lengkap, pemulangan dilakukan melalui jalur darat dengan titik serah terima di PLBN Motaain.

Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika menyampaikan bahwa keberhasilan pemulangan ini merupakan hasil sinergi kuat antarinstansi dan menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya, khususnya di wilayah perbatasan.

“Kami memastikan seluruh proses pemulangan berjalan sesuai prosedur dan berlangsung aman melalui sinergi dengan KBRI, Bakamla, Imigrasi, Bea Cukai, TNI-Polri, serta instansi terkait lainnya,” ujar Maria Fatima Rika.

Ia juga menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam penanganan kasus-kasus kedaruratan lintas negara, terutama yang melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan yang rentan terhadap risiko di laut lepas.

Rangkaian kegiatan pemulangan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pemulangan, kemudian keenam nelayan diserahterimakan kepada pihak Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk mendapatkan penanganan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh proses pemulangan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Peristiwa ini sekaligus menegaskan komitmen BNPP RI melalui PLBN Motaain dalam menghadirkan pelayanan negara yang responsif, humanis, dan sigap, serta memastikan setiap WNI di kawasan perbatasan tetap berada dalam perlindungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis: Yohanes M. V. Uran

Editor: Bagas R