JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang di kepalai Mendagri Tito Karnavian, menggelar Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Laporan Capaian Pembangunan Bidang Sarpras Jalan/Jembatan, Transportasi, Kelistrikan, Telekomunikasi, dan Transportasi Desa di Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Oktober 2023. 

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin, menjalaskan, bahwa rapat tersebut membahas sejumlah aspek krusial terkait pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

"Rapat ini menjadi forum penting untuk membahas alokasi anggaran Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2023," ujarnya.

Dimana kata Jeffry, anggaran tersebut mencapai Rp. 7.717.285.968.789. Alokasi ini tersebar di 29 Kementerian Lembaga, 15 Provinsi, dan 54 Kabupaten/Kota.

Jeffry menggarisbawahi pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaporan realisasi anggaran, Ia juga mencatat adanya kendala pada Semester I. Disebutkannya, implementasi Perpres Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk PBWN-KP Tahun 2020-2024. Dalam konteks ini, Jeffry menyampaikan bahwa hanya satu tahun anggaran tersisa pada tahun 2024 untuk menjalankan semua program kegiatan. 

"Dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, keterbukaan dan akuntabilitas merupakan kunci utama. Sayangnya, ada kendala diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi kemampuan fiskal," tukasnya.

Sementara itu, Chandra Apriyanto, perwakilan dari Kementerian Perhubungan, memberikan perspektif dari sektor transportasi. Ia mengungkapkan penurunan total alokasi anggaran Kementerian Perhubungan dari Rp. 579.945.770.825 menjadi Rp. 466.813.848.000. 

"Meskipun terjadi penurunan, realisasi anggaran triwulan 3 mencapai 57,32%," kata Chandra.

Namun, Chandra menyoroti kendala teknis yang dihadapi, terutama terkait kontrak BTS Last Mile 4G Lokasi Eksisting.

"Pelaksanaan proyek tetap berjalan, namun tantangan hukum masih harus diatasi," tambah.

Disisi lain, Dewi Sartika Sari dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) memberikan gambaran capaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2023 hingga bulan Juni. 

Sebanyak 196 BTS telah dibangun, dengan 95 BTS sudah on air dan 38 BTS dalam proses pembangunan. Namun, Dewi mengakui adanya kendala teknis, termasuk masalah aset lahan dan penetapan lokasi.

"Kami terus berupaya mengatasi kendala teknis ini demi kelancaran pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perbatasan," ungkap Dewi.

Narasumber lainnya, yakni Fany Dewi Rubiyanti, dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), menyampaikan kendala yang dialami dalam pembangunan infrastruktur, termasuk permasalahan pada peralatan yang sedang dalam perbaikan dan kerusakan jembatan. 

"Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kendala-kendala ini agar pembangunan di wilayah perbatasan dapat berjalan lancar," tegas Fany.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dedi Afriyanto, memberikan gambaran capaian, khususnya pada kegiatan ketenagalistrikan. Program kegiatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) telah mencapai realisasi pada beberapa daerah.

Terakhuir, Zainal Achmad dari Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Ia menyampaikan data terkait keuangan daerah. 

"Dari total anggaran Rp. 18,2 triliun untuk 54 Kabupaten/Kota, baru sekitar Rp. 5,6 triliun yang terealisasi per 20 Oktober, mencapai 31,04%," bebernya.

Rapat evaluasi ini menjadi momen refleksi untuk mengevaluasi kemajuan dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Kawasan Perbatasan. 

Dari alokasi anggaran hingga kendala teknis, berbagai sektor terlibat dalam upaya memajukan daerah-daerah strategis ini. 

Pentingnya sinergi antarlembaga dan penanganan cepat terhadap kendala teknis di lapangan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Kawasan Perbatasan.

(Humas BNPP)