JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melalui Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara akan menggelar Survei Kepuasan Masyarakat di delapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). 

Survei ini dijadwalkan berlangsung selama dua bulan, mulai dari 20 September hingga 20 November 2024. Pelaksanaan survei ini diungkapkan dalam rapat koordinasi yang digelar di Orchardz Hotel Jayakarta, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Survei ini merupakan bagian dari upaya BNPP untuk mencapai target Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP 2020-2024, yang menekankan pentingnya pengelolaan PLBN yang baik. Selain itu, survei ini juga menjadi bagian dari agenda perbaikan Reformasi Birokrasi BNPP yang akan berlangsung hingga tahun 2024.

Rapat koordinasi persiapan survei tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Siti Metrianda Akuan. Dalam sambutannya, Metrianda menekankan pentingnya survei ini untuk mengetahui persepsi masyarakat yang telah menerima pelayanan di PLBN.

“PLBN saat ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan pelayanan administrasi bagi masyarakat yang keluar masuk wilayah Indonesia, tetapi juga telah berkembang menjadi pintu ekspor nasional, destinasi wisata, serta penggerak pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan,” jelas Metrianda. 

Ia menambahkan bahwa hasil survei ini akan menjadi refleksi atas berbagai aspek pelayanan di PLBN. Siti Metrianda Akuan juga mengungkapkan bahwa BNPP mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan di PLBN. 

Salah satu fokus utama adalah peningkatan dan transformasi dari pelayanan konvensional menjadi pelayanan digital. Hal ini dinilai penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan di PLBN, baik untuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang melintas.

“Saat ini, BNPP berupaya keras untuk meng-upgrade layanan yang ada di PLBN. Kami terus bertransformasi menuju digitalisasi layanan untuk memudahkan masyarakat yang melintas serta meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Lintas Batas Negara (Tasbara), Budi Setyono, menyampaikan bahwa survei kepuasan masyarakat di PLBN akan melibatkan lembaga independen. Ini adalah langkah yang konsisten dilakukan BNPP, seperti yang telah dilakukan pada survei di tahun-tahun sebelumnya.

“Survei kali ini akan dilakukan dengan melibatkan lembaga eksternal dan independen, sama seperti survei kepuasan masyarakat yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ini untuk memastikan hasil survei benar-benar objektif dan dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan pelayanan,” jelas Budi.

Survei ini akan dilaksanakan di delapan PLBN yang telah beroperasi penuh, yaitu PLBN Aruk, Entikong, Badau, Motaain, Motamasin, Wini, Skouw, dan Sota. Survei akan memiliki dua sasaran utama. 

Pertama, mengukur persepsi dari jajaran Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ) atas pelayanan dan fasilitasi yang diberikan oleh pengelola PLBN. Kedua, mengukur persepsi masyarakat, baik WNI maupun WNA, yang baru saja menerima pelayanan dari CIQ di PLBN.

Menurut Budi Setyono, target utama dari survei ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, serta keamanan di PLBN. “Kami ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan pelayanan yang mereka terima di PLBN. Hasil survei ini akan menjadi acuan kami untuk memperbaiki berbagai aspek pelayanan di masa depan,” ujarnya.

Survei ini akan menilai delapan unsur pelayanan di PLBN. Namun, BNPP akan memberi perhatian khusus pada tiga unsur yang dinilai masih perlu ditingkatkan, yaitu media informasi, tarif atau biaya, serta waktu penyelesaian pelayanan. Selain itu, penanganan pengaduan, saran, serta infrastruktur pendukung seperti internet dan listrik juga menjadi fokus dalam survei kali ini.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap aspek pelayanan di PLBN berjalan dengan baik. Namun, dari pengalaman sebelumnya, ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyediaan informasi, biaya yang dikenakan, serta kecepatan pelayanan,” ujar Budi.

Budi Setyono juga menyampaikan bahwa berdasarkan survei kepuasan masyarakat di tahun-tahun sebelumnya, pelayanan di PLBN telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hasil survei di tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa pelayanan di PLBN mendapatkan predikat baik dan sangat memuaskan.

“Pada tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan penilaian yang sangat memuaskan terhadap kinerja pelayanan publik di PLBN. Kami berharap capaian ini bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan di masa mendatang,” tambah Budi.

Pelaksanaan survei ini akan dibagi ke dalam lima tahapan, yaitu perencanaan, pengambilan data, pengolahan dan analisis data, serta ekspos atau publikasi hasil survei. Asisten Deputi Tasbara menjelaskan bahwa metode pengumpulan data akan dilakukan melalui e-survey, wawancara online, serta Focus Group Discussion (FGD).

“Data akan diambil dari para pelintas di PLBN melalui e-survey, wawancara daring, dan FGD. Responden akan dipilih berdasarkan sampel dari jumlah pelintas harian di masing-masing PLBN. Kuisioner yang akan diisi responden terdiri dari 18 pertanyaan, ditambah satu kolom saran atau masukan,” jelasnya.

Budi juga menambahkan bahwa durasi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi survei ini adalah sekitar 10 menit per responden. BNPP berharap dengan metode ini, partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan di PLBN dapat ditingkatkan.

Pada rapat koordinasi tersebut, perwakilan dari Kemenpan RB turut hadir dan menyampaikan bahwa hasil survei ini harus dilaporkan kepada Kemenpan RB paling lambat 15 Desember 2024. Hasil survei ini akan digunakan sebagai salah satu alat ukur kinerja BNPP dalam meningkatkan pelayanan publik di PLBN.

“Hasil survei ini nantinya akan kami gunakan sebagai salah satu parameter untuk menilai kinerja BNPP. Oleh karena itu, kami berharap agar hasilnya dapat diserahkan tepat waktu, yaitu paling lambat 15 Desember tahun ini,” ujar perwakilan Kemenpan RB.

Selain perwakilan dari Kemenpan RB, rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM, Badan Karantina Indonesia, Ditlantaskim, Direktorat Teknis Kepabeanan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pejabat dari BNPP dan tenaga ahli pelaksana survei.

Dengan adanya survei ini, BNPP berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan di PLBN, serta mendorong terciptanya perbatasan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.*

Penulis: Sulvi Suardi

Editor: Muslikhin