JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan infrastruktur di kawasan perbatasan, Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar rapat penting di Hotel Horison Ultima Menteng. 

Kegiatan ini membahas Penyusunan Data Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau, dengan fokus utama pada Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk perwakilan dari Kementerian PUPR, Bappenas Regional I, Kementerian ESDM, dan Kementerian Desa PDTT. 

Selain itu, hadir pula kepala balai jalan nasional dan kepala dinas terkait dari Provinsi Kepulauan Riau serta Kabupaten Kepulauan Anambas.

Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Indra Purnama, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas di daerah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat. 

“Pembangunan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan yang ada di desa-desa pada kecamatan perbatasan,” ungkapnya.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya, antara lain:

- Aditya Widya Pradipta, S.Si (Perencana Ahli Pertama, Bappenas Regional I) yang hadir secara virtual.

- Drs. H. Doli Boniara, M.Si (Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau) hadir langsung untuk memberikan pandangannya.

- Eko Supriyatin (Sub Koordinator Program Kerjasama Lintas K/L dan Mitra Pembangunan) diwakilkan.

- Novrialdi Saputra, S.T.(Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Provinsi Kepri) hadir secara langsung.

- Amiruddin, S.I.P (Kepala Bidang Bina Marga Kabupaten Anambas) turut serta dalam diskusi melalui sambungan Zoom.

Indra menekankan pentingnya penyusunan data jaringan jalan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai ketersediaan infrastruktur, termasuk jalan desa strategis, transportasi, energi listrik, dan telekomunikasi di daerah perbatasan.

Dalam rapat tersebut, Indra Purnama juga mengungkapkan bahwa ketersediaan infrastruktur jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih jauh dari kata memadai. “Ketersediaan dan kualitas akses jalan di daerah ini sangat minim, banyak ruas jalan yang dalam kondisi rusak, dari ringan hingga berat,” jelasnya. 

Hal ini menyebabkan aksesibilitas masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari menjadi terbatas, dan menghambat pengembangan ekonomi lokal. 

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan penyusunan data jaringan jalan ini. Banyak ruas jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang belum terhubung dengan jaringan jalan nasional," urainya

Ia juga menjelaskan bahwa manfaat utama dari penyediaan infrastruktur jalan adalah menghubungkan daerah yang sebelumnya terisolasi. “Jika jaringan jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah terbuka, akses perjalanan antar pulau akan lebih mudah, dan tidak perlu lagi menyinggahi wilayah negara tetangga untuk mencapai pulau-pulau kecil lainnya,” ungkapnya.

Namun, proses pembangunan tidak selalu mulus. Terdapat berbagai tantangan, termasuk permasalahan akses jalan menuju pelabuhan dan bandara. "Proses pembangunan jalan menuju pelabuhan dan bandara masih terkendala oleh prosedur serta status bandara yang berfungsi sebagai bandara perintis, dan pelabuhan yang bersifat lokal,” tandasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Bachril Bakri, selaku penyelenggara kegiatan menambahkan bahwa hasil kajian yang dilakukan dalam rapat ini diharapkan dapat memetakan dan merekomendasikan potensi-potensi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas. “Kami sangat berharap bahwa jika aksesibilitas jalan terbangun dengan baik, maka ekosistem pariwisata di kepulauan Anambas pun akan lebih berkembang,” jelasnya.

Ia menyatakan bahwa laporan hasil penyusunan data jaringan jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan dapat bermanfaat untuk pembangunan jaringan lainnya, seperti jaringan komunikasi dan listrik. 

“Kami berharap hasil penyusunan data ini dapat segera dimanfaatkan dan berdampak positif bagi peningkatan konektivitas jalan, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan negara,” bebernya.

Salah satu isu utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemda setempat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun konektivitas yang lebih baik. 

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Doli Boniara. “Kami berharap agar pengusulan kebutuhan pembangunan difokuskan pada kondisi jalan yang masih tanah, sehingga akses masyarakat dapat ditingkatkan,” harap Doli.

Lebih lanjut, pemda juga menekankan pentingnya pemeliharaan akses jalan yang sudah baik, agar kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah tersebut dapat meningkat. “Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan adalah akses jaringan jalan yang belum memadai,” katanya.

“Kami berharap pembangunan akses jalan ini berbarengan dengan akses penerangan jalan, agar meningkatkan keamanan di sekitar wilayah tersebut,” ujarnya.

Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya ketersediaan jaringan listrik yang belum sepenuhnya hidup 24 jam. “Kami berharap dapat memanfaatkan tenaga surya sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah ini,” tambahnya.

(Humas BNPP)

Editor: Muslikhin