JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mengungkapkan, akan kembali mengoordinasi pembahasan pembangunan 2 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sulawesi Utara, yakni PLBN Marore dan PLBN Miangas. 

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon, menjelaskan bahwa, rencana dan kebutuhan untuk pembangunan kedua PLBN tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Robert saat menerima audiensi Pj. Bupati Kepulauan Sangihe, Rinny Tamuntuan, pada 22 Februari 2023 yang lalu. Saat itu, Rinny hadir bersama Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan beberapa pejabat lainnya.

 "Kami akan mengoordinasikan lanjut rencana pembangunan PLBN Miangas dan PLBN Marore dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR," jelas Robert, Senin (6/3/2023). 

Pembangunan PLBN Marore, lanjut Robert, merupakan salah satu PLBN yang direncanakan pembangunannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2020-2024. 

Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Tito Karnavian, telah bersurat kepada Menteri PUPR untuk merencanakan dan menganggarkan pembangunan PLBN Miangas dan PLBN Marore, dengan surat nomor BWN.86.0 1/976/IV/2022, tanggal 28 April 2022. 

"Surat tersebut berisi hal Pembangunan Border Crossing Station (BCS)/Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Miangas dan Marore di Provinsi Sulawesi Utara," tambahnya. 

Robert juga menerangkan sebagai langkah persiapan, BNPP telah melakukan studi kelayakan pembangunan PLBN Miangas dan PLBN Marori pada tahun 2022 yang lalu. Hasil studi ini akan menjadi bahan awal penyusunan perencanaan secara komprehensif PLBN Miangas dan PLBN Marore.

Selain menyerap aspirasi pembangunan 2 PLBN, Robert juga menerima beberapa atensi Pj Bupati Kepulauan Sangihe lainnya terutama berkaitan dengan infrastruktur dan ekonomi. Beberpa kebutuhan yang memerlukan penanganan seperti talud penahan ombak di pulau, jaringan telekomunikasi dan/atau internet, fasilitas pelayanan sosial dasar dibidang kesehatan, sarana penyediaan stok BBM untuk mengatasi kelangkaan BBM dan penyelesaian rencana tata ruang, khususnya rencana detail tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

"Dalam konteks penegakan hukum dan keamanan, masih terdapat kerawanan berupa penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan dan lain-lain", pungkasnya. 

Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 26 PLBN hingga 2024 di seluruh kawasan strategis perbatasan Indonesia. Nantinya, PLBN tersebut tidak hanya menjadi perlintasan orang dan barang saja, melainkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

Saat ini Indonesia telah memiliki 8 PLBN yang telah beroperasi, yakni PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw, dan PLBN Sota.

Konstruksi pembangunan PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Napan, dan PLBN Yatetkun sudah rampung dan tinggal menyelesaikan fasilitas pelengkap.

Sementara itu, PLBN Long Nawang, PLBN Labang, dan PLBN Long Midang terus dikebut pengerjaannya. 

(Humas BNPP)