Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar audiensi bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk membahas berbagai persoalan strategis di kawasan perbatasan negara, khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud, Selasa (7/4/2026). Audiensi ini dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, dengan fokus penguatan pengawasan, layanan dasar, dan konektivitas wilayah perbatasan Indonesia–Filipina.

Irjen Pol. Maith menegaskan bahwa isu penyelundupan barang ilegal lintas batas masih menjadi tantangan utama. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pengawasan dan patroli yang lebih rutin serta hadir secara nyata di titik-titik rawan.

“Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan patroli di wilayah perbatasan dinilai belum maksimal. Diharapkan ada peningkatan pengamanan, termasuk patroli yang lebih rutin dan terlihat langsung oleh masyarakat di kawasan pelabuhan, dermaga, dan wilayah pesisir,” ujar Irjen Pol. Maith.

Ia juga menyoroti masih maraknya praktik illegal fishing oleh nelayan asing. Karena itu, BNPP RI mendorong penguatan peran aparat penegak hukum agar penindakan dan pencegahan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan rasa aman bagi masyarakat perbatasan.

Selain aspek keamanan, keterbatasan infrastruktur dasar turut menjadi perhatian serius dalam audiensi tersebut. Irjen Pol. Maith menyampaikan bahwa belum meratanya jaringan komunikasi dan pasokan listrik berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi serta kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, percepatan pemenuhan infrastruktur dasar merupakan prasyarat penting dalam mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang berkelanjutan.

Pada sektor transportasi, Irjen Pol. Maith menilai konektivitas laut dan udara di Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan tren yang positif. Untuk transportasi laut, layanan kapal telah beroperasi beberapa kali dalam sepekan dan direncanakan meningkat menjadi layanan harian. 

Sementara itu, pada transportasi udara telah tersedia penerbangan subsidi dan penerbangan reguler. Meski demikian, ia menekankan pentingnya keberlanjutan layanan transportasi udara di wilayah perbatasan.

“Dalam audiensi disampaikan bahwa Kepulauan Talaud mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian terhadap keberlanjutan transportasi udara di daerah perbatasan, mengingat harga tiket yang masih tergolong cukup tinggi,” jelasnya.

Selain itu, BNPP RI mendorong pembangunan dermaga dan pelabuhan di titik-titik strategis guna memperkuat konektivitas, memperlancar distribusi barang, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan. Hal ini sejalan dengan besarnya potensi sumber daya kelautan yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Talaud.

Di bidang kesehatan, keberadaan rumah sakit pratama dinilai membantu akses layanan bagi masyarakat perbatasan. Meski demikian, keterbatasan tenaga dokter masih menjadi kendala sehingga kualitas layanan masih belum optimal. 

Menutup audiensi, Irjen Pol. Maith menyampaikan bahwa sebagian besar isu yang dibahas sejatinya telah tertuang dalam Induk Program Kawasan Perbatasan (IPKP). Namun, BNPP RI membuka ruang tindak lanjut terhadap usulan dan kebutuhan yang belum terakomodasi.

“Apabila masih terdapat usulan, kebutuhan, atau permasalahan yang belum masuk dalam IPKP, hal tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan wilayah perbatasan,” katanya.

Sebagai informasi, audiensi tersebut turut dihadiri oleh jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Gabriel Van Basten Worung, Wakil Ketua Komisi I, Ir. Moody R. Gumansalang, serta Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Frans Wiel Lua.

Melalui sinergi pusat dan daerah yang berkelanjutan, BNPP RI berupaya untuk memastikan setiap kebijakan dan program pengelolaan perbatasan tepat sasaran, berdampak nyata, dan mendorong kesejahteraan masyarakat di garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Humas BNPP RI