Yogyakarta — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus memperkuat perannya sebagai koordinator pengelolaan kawasan perbatasan dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan potensi unggulan wilayah perbatasan laut. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut yang diselenggarakan pada, Rabu (8/4/2026).

Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Yedi Rahmat, mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk menyinergikan berbagai pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi unggulan kawasan perbatasan laut, baik di sektor kelautan dan perikanan maupun sektor unggulan lainnya.

“Forum ini kami rancang untuk memfasilitasi pengembangan potensi unggulan kawasan perbatasan laut secara terintegrasi. Tidak hanya berbicara soal sumber daya laut dan perikanan, tetapi juga bagaimana potensi tersebut dikelola secara kolaboratif agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yedi Rahmat.

Ia menegaskan, BNPP RI memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan kawasan perbatasan berjalan seiring dengan agenda pembangunan nasional. Menurutnya, optimalisasi potensi unggulan di wilayah perbatasan laut harus dilakukan melalui pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah agar manfaatnya berkelanjutan.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang memaparkan peluang dan tantangan pengembangan potensi unggulan di kawasan perbatasan laut. 

Dari sektor pariwisata, perwakilan Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Yusuf Hartanto, menekankan bahwa pariwisata laut dan kawasan perbatasan menjadi salah satu fokus utama program prioritas Kementerian Pariwisata periode 2025–2026.

“Pariwisata berkualitas menjadi program unggulan Kementerian Pariwisata. Salah satu fokusnya adalah peningkatan keselamatan berwisata, baik di wilayah laut maupun darat, termasuk di kawasan perbatasan yang memiliki potensi sangat besar,” jelas Yusuf. 

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program upskilling dan reskilling guna mendukung kesiapsiagaan dan profesionalitas pengelolaan destinasi wisata.

Selain itu, pengembangan desa wisata dan transformasi digital pariwisata melalui konsep Tourist 5.0 dinilai menjadi keharusan. Yusuf mengungkapkan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyiapkan berbagai platform digital, seperti Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional (Sisparnas) dan Jejaring Desa Wisata (Jadesta), yang dapat dimanfaatkan daerah perbatasan untuk memperluas promosi dan jejaring pariwisata.

Dari perspektif daerah, Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nunukan, Yance, memaparkan potensi wisata laut di wilayah perbatasan, khususnya di Pulau Sebatik. Ia menyebutkan sejumlah destinasi yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, seperti Pantai Batu Lamampu dan kawasan Karang Unarang, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata minat khusus.

“Karang Unarang sebenarnya memiliki potensi wisata mancing yang kuat. Di sana sudah ada bagan yang sekaligus menjadi pilar keamanan. Ini bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata, tentu dengan dukungan infrastruktur dan perencanaan yang matang,” kata Yance. Ia juga menyoroti perlunya pengembangan potensi alam di wilayah Krayan yang hingga kini belum tergarap optimal.

Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI, Ismawan Harijono, menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di kawasan perbatasan tidak dapat berjalan sendiri. Menurutnya, diperlukan kolaborasi dengan berbagai kegiatan pendukung, seperti penyelenggaraan event dan pameran berskala nasional maupun internasional.

“PLBN memiliki potensi besar sebagai simpul kegiatan. Di PLBN Badau, misalnya, potensi ikan arwana bisa dikembangkan menjadi event pariwisata tematik yang menarik wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Dari sisi perdagangan, perwakilan Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa penguatan kapasitas SDM pelaku usaha di kawasan perbatasan dapat difasilitasi melalui pelatihan ekspor-impor, baik secara daring maupun melalui pusat pelatihan khusus. Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi produk, termasuk sertifikat sanitari, fitosanitari, dan halal, untuk mendorong UMKM perbatasan agar mampu menembus pasar ekspor.

Pada sektor kelautan dan perikanan, Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, melalui Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Informasi Kenelayanan, Ilham, menegaskan bahwa Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah perbatasan menjadi langkah strategis untuk mendorong transformasi kesejahteraan nelayan.

Ia memaparkan capaian signifikan di Kampung Nelayan Merah Putih Samber Binyeri, di mana pendapatan nelayan meningkat hingga 78 persen, disertai lonjakan produksi dan penjualan ikan. “Peningkatan ini tidak lepas dari dukungan infrastruktur seperti pabrik es dan cold storage, yang memungkinkan nelayan melaut lebih lama dan menjaga kualitas hasil tangkapan,” jelas Ilham.

Menurutnya, tantangan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan kapasitas SDM nelayan, akses permodalan, serta infrastruktur pendukung. Oleh sebab itu, program KNMP membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, dengan BNPP RI sebagai mitra strategis dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut. Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat, BNPP RI optimistis potensi unggulan kawasan perbatasan laut dapat dioptimalkan secara berkelanjutan sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus penguat kesejahteraan masyarakat di beranda depan negara.

Humas BNPP RI