Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Deputi I) menggelar Forum Koordinasi Rencana Optimalisasi Fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik pada, Rabu (8/10/2025). 

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis menyikapi situasi pasca aksi penyampaian aspirasi sekelompok masyarakat di PLBN Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, menegaskan bahwa forum ini merupakan tindak lanjut dari Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke PLBN Sebatik pada 4 Oktober 2025. 

Forum diinisiasi untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar PLBN Sebatik segera difungsikan secara penuh sebagai pintu masuk dan keluar resmi dengan pelayanan Keimigrasian, Kepabeanan, dan Kekarantinaan (CIQS) antara Sebatik dan Tawau, Malaysia.

“Kami memandang perlu adanya langkah konkret untuk mengoptimalkan fungsi operasional PLBN Sebatik. Hal ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan antarinstansi, sinergi diplomasi, dan penataan kawasan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat perbatasan,” ujar Dr. Nurdin.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI, Budi Setyono, menjelaskan bahwa forum koordinasi ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah berbagai kementerian/lembaga dalam menyikapi dinamika di lapangan.

“BNPP RI terus berkomitmen mendorong percepatan fungsi PLBN Sebatik dengan mengedepankan koordinasi lintas sektor, termasuk aspek keamanan, pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi kawasan,” terang Budi.

Dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kolonel Jimmy menyoroti pentingnya pengawasan di jalur-jalur tidak resmi yang masih beroperasi di sekitar Sebatik.

“Perlu segera dieliminir jalur-jalur tikus, baik di wilayah Nunukan, Sebatik, maupun sungai-sungai kecil di sekitarnya, untuk memperkuat pengawasan perbatasan,” tegasnya.

Dari sisi transportasi laut, Popy selaku perwakilan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan PLBN Sebatik.

"Kami mendorong peningkatan volume dan frekuensi perdagangan lintas batas. Selain penyediaan fasilitas yang memadai, aspek keselamatan pelayaran dan kelancaran arus barang serta penumpang harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Perwakilan dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Yance, menekankan perlunya pendekatan sosial dalam penyelesaian persoalan operasional PLBN Sebatik.

“Selain diplomasi formal, pendekatan kekeluargaan dan komunikasi non-formal dengan masyarakat lokal sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan,” jelasnya.

Kepala PLBN Sebatik, Hariman Latuconsina, turut melaporkan kondisi terkini di lapangan, termasuk langkah antisipasi terhadap potensi aksi susulan. Ia juga mengusulkan agar pemeriksaan keimigrasian yang selama ini dilakukan di kapal dapat dialihkan langsung ke PLBN.

Dari sisi teknis keimigrasian, Tedy dari Subdit TPI Darat Ditjen Imigrasi menyampaikan bahwa pelayanan imigrasi sebenarnya telah berjalan di Sei Nyamuk dengan penempatan empat petugas imigrasi. Namun, hingga kini, Malaysia belum menetapkan exit-entry point sebagai counterpart bagi PLBN Sebatik.

Sementara itu, perwakilan Sekretariat Kabinet RI, Edwin, menyoroti pentingnya penyusunan konsep pembangunan yang lebih integratif.

“Tahap ketiga pembangunan PLBN seharusnya tidak hanya fokus pada infrastruktur inti, tetapi juga pengembangan ekonomi kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” tuturnya.

Melalui forum koordinasi tersebut, para peserta rapat menyepakati sejumlah langkah strategis sebagai tindak lanjut nyata dalam mendorong optimalisasi fungsi PLBN Sebatik. 

Salah satu kesepakatan penting ialah mendorong Pemerintah Malaysia agar membuka jalur perlintasan Serudong–Sei Manggaris secara paralel dengan Sebatik–Tawau melalui forum bilateral antarnegara. 

Selain itu, BNPP RI juga menegaskan pentingnya memastikan status PLBN Sebatik sebagai pelabuhan resmi untuk kegiatan perdagangan luar negeri, serta mendorong pelaku usaha lokal memperluas kerja sama ekspor-impor dengan berbagai mitra dagang, tidak terbatas hanya pada Malaysia.

Dalam aspek pembangunan, forum ini menyoroti perlunya penyusunan konsep pembangunan PLBN tahap ketiga yang lebih integratif dan berorientasi pada pengembangan ekonomi kawasan, agar manfaat keberadaan PLBN dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. 

BNPP RI juga mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar trayek transhipment Tawau–Tarakan menambahkan PLBN Sebatik sebagai titik naik dan turun penumpang guna memperlancar mobilitas lintas batas.

Kemudian, diharapkan kepada Kepala PLBN Sebatik untuk melakukan pendekatan dialogis dengan masyarakat yang sebelumnya menyampaikan aspirasi, agar dapat ditemukan solusi yang konstruktif dan berkelanjutan. 

Tak hanya itu, BNPP RI juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah diplomasi Konsulat RI di Tawau dalam memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Malaysia, khususnya terkait pembukaan perlintasan resmi Sebatik–Tawau yang diharapkan dapat meningkatkan hubungan ekonomi dan sosial antarwilayah perbatasan kedua negara.

Dengan semangat sinergi antarinstansi dan dukungan masyarakat, optimalisasi fungsi PLBN Sebatik ini diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan berorientasi kesejahteraan nasional.

Penulis: Bagas R

(Humas BNPP RI)