Jakarta — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus memperkuat koordinasi pembangunan dan tata kelola wilayah perbatasan melalui fasilitasi pembahasan rencana pemekaran wilayah administratif di kawasan perbatasan negara.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Forum Koordinasi Usulan Rekomendasi Pemekaran Kecamatan Sungai Ulu dan Kecamatan Bunguran Barat Daya bersama Komisi I DPRD Kabupaten Natuna yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat BNPP RI, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Forum koordinasi ini dipimpin oleh Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI, Dr. Bakri Siddiq, dan dihadiri oleh jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Natuna. 

Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengkaji rencana pemekaran kecamatan di wilayah Kabupaten Natuna yang termasuk kawasan strategis perbatasan negara.

Dalam sambutannya, Dr. Bakri Siddiq menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi sekaligus menyelaraskan usulan rekomendasi pemekaran Kecamatan Sungai Ulu dan Kecamatan Bunguran Barat Daya yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna bersama DPRD setempat.

“Forum ini kami selenggarakan untuk memfasilitasi koordinasi dan pembahasan usulan rekomendasi pemekaran Kecamatan Sungai Ulu dan Kecamatan Bunguran Barat Daya bersama Komisi I DPRD Kabupaten Natuna, sehingga proses pengusulan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Dr. Bakri.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini Kabupaten Natuna memiliki 17 kecamatan, termasuk dua kecamatan baru yang telah diresmikan pada tahun 2021, yaitu Kecamatan Seluang dan Kecamatan Pulau Panjang. 

Menurutnya, dinamika pembangunan serta kebutuhan pelayanan publik di wilayah kepulauan kawasan perbatasan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengajuan pemekaran wilayah.

Dr. Bakri menjelaskan, usulan pemekaran tersebut mencakup pembentukan Kecamatan Sungai Ulu yang terdiri atas Desa Batu Gajah dan Desa Sungai Ulu, yang akan dimekarkan dari Kecamatan Bunguran Timur. 

Selain itu, terdapat pula rencana pembentukan Kecamatan Bunguran Barat Daya yang meliputi Desa Mekar Jaya dan Desa Pian Tengah, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bunguran Barat.

Ia menegaskan bahwa proses pemekaran kecamatan harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 

Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam proses evaluasi sebelum keputusan pemekaran ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri.

“Kabupaten Natuna perlu memastikan bahwa seluruh persyaratan pemekaran kecamatan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2018. Untuk wilayah perbatasan, BNPP juga mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam menetapkan prioritas rencana pemekaran wilayah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr. Bakri menuturkan bahwa BNPP RI akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan melakukan kajian lebih mendalam terhadap wilayah yang diusulkan untuk dimekarkan. 

Kajian tersebut mencakup sejumlah aspek penting guna memastikan bahwa pemekaran wilayah dapat mendukung penguatan kawasan perbatasan.

“Ke depan, daerah yang diusulkan untuk pemekaran akan kami cek kembali apakah termasuk dalam kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” terang Dr. Bakri.

Selain itu, perlu ada penilaian yang akan dilakukan dengan melihat empat aspek utama, yaitu keamanan (security), kesejahteraan masyarakat (prosperity), lingkungan (environment), serta tata kelola pemerintahan (governance).

Melalui forum koordinasi ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan negara. 

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memastikan bahwa setiap rencana pemekaran wilayah tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah terdepan Indonesia.

Dengan pengelolaan yang terencana dan terkoordinasi, BNPP RI optimistis bahwa penguatan struktur pemerintahan di kawasan perbatasan akan menjadi fondasi penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

(Humas BNPP RI)