JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) menerima audiensi dari Ketua Komisi I dan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan beserta anggota untuk membahas kondisi terkini serta rencana pembangunan di Kabupaten Nunukan tahun 2025. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI pada, Rabu (12/3/2025).  

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama (PK) BNPP RI, Gutmen Nainggolan, yang memimpin audiensi tersebut, menyampaikan bahwa diskusi berfokus pada berbagai permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Nunukan, khususnya terkait infrastruktur, pelayanan dasar, dan pembangunan kawasan perbatasan.  

"Salah satu contohnya adalah infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa wilayah, seperti Dataran Tinggi Krayan, Lumbis Ogong, dan Lumbis Hulu, yang mengalami kerusakan berat, bahkan ada yang terputus," ujar Gutmen.  

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut sangat menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi logistik di wilayah perbatasan.  

Selain itu, kondisi pada sektor pelayanan kesehatan di Nunukan juga tergolong masih minim, bahwa terdapat dua kecamatan yang belum memiliki puskesmas maupun tenaga kesehatan yang memadai. Di bidang pendidikan, sejumlah sekolah mengalami kerusakan sedang hingga berat, ditambah dengan kekurangan tenaga pendidik.  

"Kondisi ini semakin menegaskan perlunya perhatian serius dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan," tegas Gutmen.  

Gutmen mengatakan, bahwa BNPP RI menyambut baik audiensi ini dan siap untuk menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan, terutama melalui kedeputian pada bidang pengelolaan infrastruktur perbatasan negara.  

Sebagai langkah konkret, BNPP RI mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Nunukan menyiapkan data dukung teknis terkait program pembangunan, sehingga usulan tersebut dapat ditelaah lebih lanjut oleh Bappenas.  

Selain itu, koordinasi lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan dasar di Kabupaten Nunukan.  

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diharapkan pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat berjalan optimal, sehingga masyarakat perbatasan memperoleh akses yang lebih baik terhadap infrastruktur dan layanan publik yang memadai.  

Diketahui, audiensi ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan, Sekretaris BPBD Kabupaten Nunukan, serta perwakilan dari masing-masing kedeputian di BNPP RI. 

Penulis: Bagas R

(Humas BNPP RI)