Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar sosialisasi penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas ASN di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI pada, Selasa (23/9/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran BNPP RI dalam mendukung visi dan misi pembangunan nasional, khususnya dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara.

Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional berpedoman pada visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden RI 2025–2029 yang dituangkan dalam Asta Cita dengan 8 misi pembangunan nasional, serta 17 program prioritas yang menyentuh masyarakat langsung.

“Program ini fokus pada langkah strategis jangka pendek guna menghadirkan kesejahteraan nyata, memperkuat daya saing bangsa, serta mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran BNPP RI dalam mendukung agenda prioritas Presiden dalam RAPBN 2026, khususnya di kawasan perbatasan. 

“Berdirinya BNPP RI dilandasi kebutuhan strategis untuk memastikan kawasan perbatasan tidak hanya menjadi garis pemisah, tetapi beranda depan yang mencerminkan kedaulatan dan martabat bangsa,” kata Komjen Pol. Makhruzi.

Ia menambahkan, bahwa terdapat tiga tugas utama yang diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, yaitu pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai etalase bangsa, penyelesaian sengketa perbatasan antarnegara, serta pembangunan daerah perbatasan untuk pemerataan kesejahteraan. 

“Saya berharap kehadiran PLBN dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat perbatasan sebagai warga negara Indonesia,” jelasnya.

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP RI, Belly Isnaeni, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kapasitas ASN di lingkungan sekretariat tetap BNPP RI. 

“Kami ingin BNPP RI semakin dikenal masyarakat melalui program dan kinerja nyata dalam pengelolaan perbatasan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kelompok Ahli BNPP RI, Nur Kholis, menekankan terhadap pentingnya integrasi program BNPP RI agar selaras dengan agenda Presiden.

“Kita perlu membangun sistem komando agar kelembagaan BNPP RI semakin kuat, maju, dan dikenal publik sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri,” jelasnya.

Adapun Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI, Amrullah M. Ridha, juga mendorong agar kepala PLBN untuk tidak hanya fokus pada pengelolaan kawasan PLBN, tetapi juga berperan sebagai pengelola kawasan perbatasan secara menyeluruh.

“Kepala PLBN harus bersinergi dengan pemerintah daerah, camat, hingga Forkopimda,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI, Kolonel Kav. Topri Daeng Balaw, turut menekankan potensi PLBN sebagai pusat perdagangan dan ekonomi baru di perbatasan. Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan UMKM mikro serta digitalisasi ekonomi di kawasan perbatasan.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara BNPP RI, Budi Setyono, menyebut bahwa PLBN merupakan kompas ataupun arah bagi sasaran pembangunan perbatasan negara. 

“PLBN adalah representasi nyata Indonesia di beranda depan perbatasan negara,” ungkapnya.

Dukungan eksternal juga datang dari Direktur Lembaga Survei Indonesia, Adjie Alfaraby, yang menegaskan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan BNPP RI melalui riset kebijakan publik dan indeks kepuasan masyarakat.

“Riset ini penting untuk mengetahui sejauh mana program BNPP RI dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara nasional maupun oleh masyarakat di kawasan perbatasan,” ucapnya.

Sebagai penutup, sosialisasi penguatan kelembagaan dan SDM ini menjadi momentum penting bagi BNPP RI untuk mempertegas perannya sebagai garda terdepan dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara. 

Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, BNPP RI terus berkomitmen menghadirkan perbatasan yang bukan hanya simbol kedaulatan, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta cerminan martabat bangsa di mata dunia. 

Langkah ini sekaligus memperkuat visi BNPP RI dalam mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan berdaya saing.

(Humas BNPP RI)