Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar forum diskusi kelembagaan bersama kementerian/lembaga (K/L) mitra sebagai upaya memperkuat sinergi dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara pada, Rabu (24/9/2025).

Kegiatan ini juga menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI serta memperkuat peran kelembagaan BNPP RI sebagai koordinator pembangunan di beranda terdepan Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, didampingi oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP RI, Belly Isnaeni. 

Hadir sebagai narasumber, Plt. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial, Budi Satriyo, serta Plt. Kepala BP3MI Ciracas Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI), Fadzar Alimin. Kegiatan turut dihadiri para Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta para pegawai BNPP RI.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting dalam mendukung percepatan program pembangunan di kawasan perbatasan.

“Kegiatan ini sangat penting bagi BNPP RI dalam menuntaskan program-program di kawasan perbatasan negara. Melalui sinergi dengan kementerian dan lembaga mitra, kita dapat mengelola perbatasan dengan lebih efektif. Kehadiran para Kepala PLBN juga memberi gambaran langsung mengenai tantangan di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP RI, Belly Isnaeni, menekankan peran strategis BNPP RI sebagai koordinator lintas sektor. 

“BNPP RI berperan sebagai koordinator dan fasilitator lintas kementerian/lembaga untuk menyinergikan program di kawasan perbatasan. Dengan sinergi ini, pembangunan akan lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di beranda terdepan Indonesia,” jelas Belly.

Dari sisi kementerian mitra, Plt. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial, Budi Satriyo, memaparkan implementasi Sekolah Rakyat sebagai program prioritas dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan.

“Sekolah Rakyat merupakan strategi besar Presiden untuk memutus rantai kemiskinan, memperluas pendidikan, dan menyiapkan generasi emas 2045. Saat ini sudah ada 165 titik lokasi Sekolah Rakyat, termasuk di sekitar PLBN (kawasan) Merauke, Jayapura, dan Kupang,” kata Budi.

Ia berharap BNPP RI dan Kemensos dapat memperkuat kolaborasi agar program ini tidak hanya menghadirkan akses pendidikan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat perbatasan.

Adapun dari sisi perlindungan pekerja migran, Plt. Kepala BP3MI Ciracas KPPMI, Fadzar Alimin, menyampaikan pentingnya membangun ekosistem perlindungan PMI sejak dari desa.

“Desa merupakan pilar pertama bangsa sebagai pintu masuk edukasi dan perlindungan bagi warga yang bekerja di luar negeri. Untuk itu, program Desa Migran Emas hadir sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa sekaligus perlindungan PMI dari hulu hingga ke hilir,” ujarnya. 

Ia menambahkan, sinergi dengan BNPP RI sangat dibutuhkan karena perlindungan pekerja migran tidak bisa berjalan dengan sendiri, melainkan melalui kolaborasi lintas sektor.

Kegiatan ini juga menegaskan dukungan DPR kepada BNPP RI dalam menjalankan program Prioritas Nasional, meliputi pengembangan potensi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan sosial di kawasan PLBN.

Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, BNPP RI semakin meneguhkan komitmennya sebagai koordinator utama dalam membangun kawasan perbatasan yang tangguh, sejahtera, dan berdaya saing.

Melalui sinergi dengan kementerian/lembaga mitra, diharapkan kawasan perbatasan tidak hanya menjadi pintu gerbang negara, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan pendidikan bagi masyarakat Indonesia di garis terdepan.

(Humas BNPP RI)