Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL) menggelar forum diskusi bertajuk Pengembangan Ekonomi di 11 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Laut, Jumat (19/9/2025).

Forum ini dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, didampingi Asisten Deputi PKPL BNPP RI, Yedi Rahmat. Adapun sejumlah narasumber lintas kementerian dan lembaga turut hadir dalam kegiatan, di antaranya perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, hingga PT. PELNI.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol. Maith, menegaskan bahwa forum ini merupakan tindak lanjut amanat RPJMN 2025–2029 yang menetapkan 22 PKSN sebagai lokasi khusus pengelolaan kawasan perbatasan, terdiri dari 11 kawasan darat dan 11 kawasan laut.

“Kawasan perbatasan laut perlu perhatian khusus untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerah. Dengan letak geografis yang terdiri dari kepulauan dan perairan, potensi utama yang bisa dikembangkan ada pada sektor perikanan, kelautan, pariwisata, maupun perkebunan,” ungkapnya.

Ia mencontohkan Kabupaten Alor dengan potensi wisata bawah laut yang berkelas dunia serta Kabupaten Biak Numfor yang memiliki sumber daya perikanan melimpah. 

“Namun, masih ada tantangan seperti minimnya infrastruktur bongkar muat barang di kepulauan. Kita juga perlu melihat potensi lain seperti pengolahan garam laut di kawasan dengan garis pantai yang panjang,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Deputi PKPL BNPP RI, Yedi Rahmat, menekankan bahwa forum ini menjadi ruang sinergi antar Kementerian/Lembaga mitra untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di kawasan perbatasan laut. 

“Kami mengajak mitra K/L yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk menjawab kebutuhan di daerah. Sinergi ini penting agar potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata di kawasan perbatasan benar-benar memberi manfaat yang nyata,” jelasnya.

Dari sisi mutu produk perikanan, Kepala Pusat Mutu Pasca Panen KKP, Widya Rusyanto, menyampaikan pentingnya sertifikasi standar jaminan mutu dan keamanan hasil laut. 

“Kami memastikan produk perikanan memenuhi syarat mutu dan aman dikonsumsi. UPT Badan Mutu telah tersebar hingga ke wilayah perbatasan untuk memudahkan sertifikasi,” ujarnya.

Senada, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, Sumono Darwinto, menekankan pentingnya pengawasan terhadap sumber daya kelautan. Ia menyebut terdapat lima isu strategis yang perlu diperhatikan di sektor kelautan, meliputi perizinan ruang laut, reklamasi tanpa izin, pemanfaatan area publik pada Pulau-Pulau Kecil Terluar, pemanfaatan kawasan konservasi tanpa izin, dan pencemaran ekosistem laut. 

“Strategi pengawasan sumber daya kelautan yang dapat kami lakukan untuk mengawasi kelautan dan perikanan yakni melalui citra satelit, patroli kapal, serta partisipasi aktif masyarakat lokal,” jelasnya.

Kontribusi transportasi laut juga disorot dalam forum pembahasan ini. Vice President Usaha Barang Non Komersial PT. PELNI, Sauban Muksin, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini telah mengoperasikan 84 kapal, termasuk 8 trayek tol laut dan 30 trayek kapal perintis yang menjangkau 230 pelabuhan singgah. 

“Pelni mendukung akses penumpang dan logistik hingga ke kawasan perbatasan,” katanya.

Dari aspek pemberdayaan usaha, Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Usaha KKP, Indah Kusharyanti, menegaskan bahwa peningkatan daya saing produk perikanan di kawasan perbatasan menjadi prioritas. Ia mencontohkan program UMKM naik kelas, pengembangan kampung industri, hingga pembangunan sentra pengolahan hasil perikanan. 

“Di perbatasan, kami telah memfasilitasi pengadaan chest freezer hingga pembangunan nelayan modern di Biak Numfor,” jelasnya.

Kemudian, Analis Perdagangan Ahli Muda, Kementerian Perdagangan Gita Manggala, menegaskan bahwa produk UMKM perbatasan berpeluang untuk di ekspor. 

“Melalui program UMKM Bisa Ekspor, sudah ada ratusan business matching dengan permintaan produk perikanan, rempah, kopi, hingga kerajinan. Produk ini bisa menjadi unggulan kawasan perbatasan,” ujarnya.

Dari sisi transportasi lintas batas, Ahli Muda Sub-Koordinator Asia Australia dan Pasifik Kemenhub, Poppy Sartika, menyoroti adanya potensi pada PLBN Serasan sebagai gerbang ekonomi baru. 

“Letaknya hanya 47 mil dari Malaysia dan berada di jalur pelayaran internasional kapal wisata. Dengan penguatan trayek lintas batas, kawasan perbatasan dapat menjadi beranda depan ekonomi maritim Indonesia,” katanya.

Melalui forum diskusi ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengembangan ekonomi di 11 kawasan perbatasan laut dengan mengoptimalkan potensi unggulan seperti perikanan, kelautan, dan pariwisata. 

Sinergi antara BNPP RI bersama kementerian/lembaga mitra, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menghadirkan program nyata yang bermanfaat langsung bagi masyarakat perbatasan. Dengan langkah berkelanjutan ini, kawasan perbatasan laut tidak hanya menjadi garda terdepan kedaulatan, diharapkan juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berdaya saing global.

Penulis: Bagas R

(Humas BNPP RI)