Bogor — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) terus memperkuat kualitas perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan negara melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Policy Paper dan Persiapan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana pada 12–13 Februari 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian strategis dari upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur perencana di lingkungan BNPP RI.

Bimtek terebut dibuka oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian (HOK) BNPP RI, Dr. Belly Isnaeni, serta diikuti oleh para Pejabat Fungsional Perencana. 

Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman teknis dan substantif perencana, khususnya dalam menyusun policy paper yang berkualitas serta mempersiapkan diri menghadapi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan.

Dalam sambutannya, Dr. Belly Isnaeni menegaskan bahwa perencana memegang peran kunci dalam memastikan arah kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan berjalan berbasis analisis yang komprehensif dan terukur. 

“Perencana memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan memiliki dasar analisis yang kuat dan terukur. Oleh karena itu, penyusunan policy paper harus dipahami sebagai bagian dari penguatan kompetensi dan profesionalisme aparatur,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas perencana merupakan bagian tak terpisahkan dari penguatan kualitas perencanaan kelembagaan BNPP RI. Menurutnya, perencanaan yang baik akan berdampak langsung pada efektivitas program pembangunan kawasan perbatasan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, yakni Eko Wiji Purwanto, Perencana Ahli Utama, dan Rita Miranda, Analis Kebijakan Ahli Madya. Materi yang disampaikan mencakup teknik penyusunan policy paper sebagai salah satu syarat kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Perencana, serta kebijakan umum dan mekanisme pelaksanaan uji kompetensi.

Saat ini, BNPP RI memiliki 12 Perencana Ahli Madya. Untuk memperkuat fungsi perencanaan kelembagaan, BNPP RI mendorong penambahan jumlah Perencana Ahli Madya melalui mekanisme kenaikan jenjang jabatan. 

Sebanyak delapan Perencana Ahli Muda telah diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi, namun masih membutuhkan pendampingan intensif, terutama dalam penyusunan policy paper dan pemenuhan persyaratan administrasi.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Belly Isnaeni menjelaskan bahwa Bimtek ini menjadi langkah awal yang penting. Ia menyebutkan, sebagai tindak lanjut, BNPP RI akan melaksanakan coaching clinic bersama Kementerian PPN/Bappenas guna memberikan pendampingan yang lebih terarah bagi para perencana dalam mempersiapkan uji kompetensi. 

Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kelulusan sekaligus kualitas dokumen kebijakan yang dihasilkan.

Melalui penyelenggaraan Bimtek ini, BNPP RI menegaskan komitmennya dalam membangun sumber daya perencana yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. 

Penguatan kapasitas perencana diyakini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pengelolaan kawasan perbatasan negara yang semakin efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

(Humas BNPP RI)