Kapuas Hulu, Kalimantan Barat — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Nangabadau di tiga kecamatan delineasi, yakni Badau, Putussibau Utara, dan Putussibau Selatan, Senin (18/5/2026). 

Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Asdep PKPD Brigjen TNI Topri Daeng Balaw menegaskan bahwa pengukuran dan pemutakhiran IPKP PPKP Nangabadau bertujuan untuk memperoleh gambaran riil kondisi kawasan perbatasan. 

Data tersebut digunakan untuk mengukur capaian pembangunan, mengidentifikasi isu strategis, tantangan, serta permasalahan yang dihadapi, sekaligus menjadi bahan masukan perencanaan program dan intervensi kementerian/lembaga di kawasan perbatasan negara.

“Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Melalui IPKP, kita dapat melihat capaian sekaligus celah yang masih perlu diperkuat,” ujar Brigjen TNI Topri.

Ia mengungkapkan, dari sisi pertahanan dan keamanan, kawasan PPKP Nangabadau masih menghadapi tantangan pengawasan jalur tidak resmi (JTR) menuju Malaysia. Kondisi geografis dan kedekatan akses tersebut membuat masyarakat di kawasan perbatasan kerap memenuhi kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga. 

“Kawasan perbatasan masih rawan menjadi jalur masuk barang ilegal, termasuk narkotika. Karena itu, perlu penguatan kerja sama antara Satgas Pamtas dengan BNN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk pengawasan dan penindakan,” katanya.

Selain isu keamanan, Brigjen TNI Topri juga menyoroti potensi pengembangan ekonomi lokal yang dinilai cukup besar. Pengembangan perkebunan sawit, komoditas karet, lada, ikan air tawar, rotan, serta hasil hutan bukan kayu berpeluang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, termasuk melalui aktivitas ekspor. 

Keberadaan Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun juga dinilai strategis untuk dikembangkan sebagai daya ungkit ekonomi berbasis konservasi dan pariwisata berkelanjutan.

Di sisi lain, persoalan logistik dan transportasi penghubung di kawasan perbatasan masih menjadi perhatian serius. Keterbatasan sarana distribusi perdagangan berdampak pada terjadinya perbedaan harga barang dengan negara tetangga. 

Selain itu, belum terwujudnya kesepakatan angkutan penumpang internasional pada rute Kuching–Putussibau juga dipengaruhi oleh kondisi jalan penghubung Badau–Putussibau yang masih memiliki sejumlah titik rawan longsor dengan kemiringan dan elevasi yang cukup curam.

Dalam aspek layanan lintas batas, Brigjen TNI Topri menjelaskan bahwa fungsi karantina kesehatan tetap berjalan untuk mencegah masuknya penyakit menular, meskipun terdapat keterbatasan sarana seperti kerusakan alat pemindai suhu (thermal scanner) yang mengharuskan petugas melakukan pemeriksaan secara manual. 

Dari sisi keimigrasian dan kepabeanan, koordinasi dengan Satgas Pamtas terus diperkuat untuk mencegah pekerja migran ilegal serta menekan praktik penyelundupan barang dan komoditas ilegal.

Isu lain yang juga menjadi perhatian adalah keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar di kawasan perbatasan. Sejumlah wilayah masih belum terjangkau jaringan telekomunikasi, beberapa jembatan pada ruas Badau–Putussibau memerlukan perbaikan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan masih sangat dibutuhkan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, tim Asdep PKPD juga meninjau usulan Program Bedah Rumah bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan PPKP Nangabadau, khususnya di Kecamatan Badau dan Putussibau Selatan. Hasil pengecekan awal menunjukkan bahwa sebagian data penerima telah sesuai, dan kondisi rumah memang membutuhkan dukungan perbaikan.

Brigjen TNI Topri menambahkan, hasil pengukuran IPKP PPKP Nangabadau tahun 2026 akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target IPKP pada 22 PPKP secara nasional yang ditetapkan sebesar 0,60. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator penting keberhasilan pengelolaan kawasan perbatasan yang terpadu dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengelolaan kawasan perbatasan yang terukur, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika lapangan, sehingga kawasan perbatasan tidak hanya menjadi beranda negara, tetapi juga motor pertumbuhan dan kesejahteraan nasional.

Humas BNPP RI