Sanggau, Kalimantan Barat — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) melaksanakan pengukuran dan pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Entikong di kecamatan Entikong dan Sekayam, Rabu (20/5/2026). 

Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Asdep PKPD Brigjen TNI Topri Daeng Balaw menjelaskan bahwa pengukuran IPKP dilakukan untuk memotret capaian pembangunan kawasan perbatasan secara faktual sekaligus menyusun profil kawasan yang komprehensif. 

Hasil pengukuran ini, menurutnya, akan menjadi dasar dalam mengidentifikasi isu strategis, tantangan, serta permasalahan yang dihadapi, sekaligus merumuskan kebutuhan intervensi program kementerian dan lembaga terkait.

“Pengukuran dan pemutakhiran IPKP ini bertujuan memperoleh gambaran riil kondisi kawasan perbatasan, termasuk sektor-sektor yang masih memerlukan penguatan melalui program lintas kementerian dan lembaga,” ujar Brigjen TNI Topri.

Dalam pengukuran tersebut, tim Asdep PKPD mencatat sejumlah isu pada layanan pemeriksaan lintas batas negara. Di sektor kepabeanan, masih dibutuhkan mesin X-ray di terminal keberangkatan untuk pemeriksaan barang ekspor yang saat ini dilakukan secara manual. 

Sementara itu, pada layanan keimigrasian, keterbatasan ruang pelayanan dinilai memengaruhi optimalisasi layanan, mengingat rata-rata sekitar 250 orang dideportasi dari Malaysia setiap pekan.

Brigjen TNI Topri juga mengungkapkan rencana pengaktifan kembali sistem autogate di PLBN Entikong, masing-masing dua unit di pintu kedatangan dan keberangkatan, guna mempercepat pelayanan keimigrasian. Selain itu, keimigrasian tengah berkoordinasi untuk mengaktifkan kembali pas lintas batas sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perbatasan.

Di sektor kesehatan, Karantina Kesehatan berupaya meningkatkan pengawasan terhadap penyakit infeksi dan menular. Namun, dukungan sarana ekspedisi untuk pemeriksaan lanjutan sampel masih menjadi kebutuhan mendesak. 

Kondisi layanan dasar lainnya juga menjadi perhatian, terutama keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mendorong sebagian masyarakat memilih berobat ke negara tetangga karena dinilai lebih memadai.

Pada aspek pengembangan ekonomi lokal, Brigjen TNI Topri menyoroti potensi industri kreatif masyarakat yang memanfaatkan limbah lidi daun sawit menjadi piring anyaman dan produk bernilai ekonomi lainnya. 

Selain itu, terdapat Kelompok Tani Kamboja di Dusun Sontas, Desa Entikong, yang mengembangkan usaha penggilingan padi dan menghasilkan beras hitam serta beras merah berkualitas, bahkan telah dipasarkan lintas provinsi melalui marketplace dan UMKM lokal.

“Usaha ini terbukti meningkatkan pendapatan petani karena nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan gabah biasa. Potensi seperti ini perlu terus didorong agar ekonomi lokal perbatasan semakin kuat,” jelasnya.

Namun demikian, masih ditemukan persoalan ketertiban kawasan, seperti aktivitas jual beli ilegal di bahu jalan sekitar PLBN Entikong. BNPP RI menilai penertiban perlu dilakukan agar aktivitas ekonomi masyarakat terpusat di pasar PLBN yang telah disediakan pemerintah.

Pengukuran IPKP PPKP Entikong juga menyoroti isu pertahanan dan keamanan. Dari 27 pos pengamanan perbatasan di wilayah tersebut, tercatat tiga pos dalam kondisi rusak, bahkan ada yang tidak lagi layak ditempati akibat kerusakan berat dan pergeseran tanah. 

Selain itu, tim Asdep PKPD turut meninjau usulan Program Bedah Rumah bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Entikong sebagai bagian dari delineasi PPKP Entikong.

Menutup rangkaian kegiatan, Brigjen TNI Topri menegaskan bahwa hasil pengukuran IPKP PPKP Entikong tahun 2026 akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target IPKP pada 22 PPKP secara nasional sebesar 0,60. Ia menekankan komitmen BNPP RI untuk terus mendorong sinergi lintas sektor guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang berdaya saing, sejahtera, dan berdaulat.

Humas BNPP RI