Jakarta — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar Rapat Koordinasi membahas kesiapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam penerapan Sistem Deklarasi Kedatangan All Indonesia sebagai langkah integrasi layanan deklarasi lintas instansi di pintu masuk wilayah Indonesia, Jumat (13/2/2026).

Rapat dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara/ Deputi I BNPP RI Dr. Nurdin dan didampingi Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara (Tasbara) Budi Setyono. Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring dengan melibatkan Kemenko Infrastruktur, Kementerian P2MI, Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan, Barantin, serta pengelola PLBN Entikong, PLBN Wini, PLBN Skouw, PLBN Sota, PLBN Motaain, dan PLBN Motamasin.

Dalam arahannya, Dr. Nurdin menegaskan bahwa PLBN Entikong akan menjadi percontohan penerapan integrasi kesisteman deklarasi kedatangan di wilayah perbatasan darat.

“PLBN Entikong merupakan salah satu gerbang negara yang akan menerapkan integrasi kesisteman deklarasi kedatangan dan akan menjadi pilot project penerapan Deklarasi Kedatangan masuk wilayah NKRI melalui perbatasan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa rapat ini bertujuan mengonsolidasikan kesiapan para pihak, termasuk penyusunan timeline, perencanaan, sosialisasi, serta pembahasan hambatan dan tantangan dalam penerapan sistem All Indonesia di PLBN.

“Konsolidasi kesiapan para pihak terkait timeline, perencanaan dan sosialisasi, mendiskusikan hambatan dan tantangan dalam penerapan All Indonesia di PLBN, serta menyepakati percepatan implementasinya menjadi tujuan kita dalam pertemuan ini,” imbuhnya.

Adapun isu yang dibahas meliputi timeline penerapan deklarasi kedatangan All Indonesia di PLBN, pembagian tugas lintas sektor, penyepakatan karakter perlintasan yang wajib melakukan deklarasi, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Penyusunan SOP teknis selanjutnya akan dipimpin oleh Kementerian Keuangan.

Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian selaku pengelola sistem menyampaikan bahwa All Indonesia merupakan aplikasi bersama guna menciptakan keseragaman dan kemudahan layanan deklarasi kedatangan.

Asdep Tasbara Budi Setyono menambahkan bahwa sistem tersebut ke depan akan diterapkan di seluruh titik keluar dan masuk wilayah Indonesia, termasuk PLBN.

“Kesisteman deklarasi All Indonesia ke depan agar diaplikasikan bersama di semua titik exit dan entry termasuk PLBN. Untuk perlintasan darat terdapat tiga jenis perlintasan, yakni kedatangan penumpang bus, pelintas mandiri menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan dinas atau berjalan kaki termasuk pelintas warga setempat, serta perlintasan karena kondisi tertentu seperti depatriasi dan repatriasi,” ujarnya.

Terkait tahapan pelaksanaan, ia menyampaikan bahwa timeline yang digagas Kemenko Infrastruktur perlu menjadi pedoman bersama.

“Target Juni–Juli 2026 uji coba di PLBN Entikong dan momentum 17 Agustus 2026 peluncuran di PLBN Entikong,” imbuhnya.

Secara kebijakan, penerapan sistem All Indonesia di PLBN akan difasilitasi oleh BNPP. Sementara itu, pelaksanaan teknis dipimpin oleh Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, kesisteman oleh Ditjen Imigrasi, dengan arahan strategis dari Kemenko Infrastruktur.

Tahapan rencana penerapan meliputi penyusunan SOP pada Maret hingga April 2026, sosialisasi kepada pelintas dan pemangku kepentingan pada Juni 2026 termasuk kerja sama dengan pengusaha angkutan penumpang, uji coba pada Juli 2026, peluncuran di PLBN Entikong pada Agustus 2026, serta replikasi di PLBN Aruk dan PLBN Motaain pada Oktober 2026.

“BNPP akan melakukan pengecekan kembali dukungan sarana dan prasarana di PLBN, khususnya peralatan All Indonesia, kestabilan layanan kelistrikan dan internet serta SDM yang membantu. Perumusan SOP akan menyesuaikan karakter perlintasan dan dibuat sesederhana mungkin bagi WNI yang masuk, untuk mengefisienkan sistem deklarasi yang sebelumnya terpisah antara kepabeanan, kesehatan dan imigrasi menjadi satu deklarasi,” pungkas Budi.

Melalui fasilitasi ini, BNPP menegaskan perannya sebagai koordinator pengelolaan perbatasan negara dengan memastikan kesiapan penerapan Sistem Deklarasi Kedatangan All Indonesia di PLBN sebagai bagian dari penguatan tata kelola layanan lintas batas yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kemudahan bagi masyarakat.

Penulis: Tasbara