Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI

Perbatasan negara selalu berada dalam pusaran paradoks. Di satu sisi, ia merupakan simbol kedaulatan dan kontrol teritorial negara. Namun di sisi lain, perbatasan justru menjadi titik paling rentan dalam sistem keamanan nasional. 

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tinggi tidak serta-merta meniadakan ancaman, terutama ketika berhadapan dengan dinamika kejahatan lintas negara yang terus berevolusi, mulai dari facial recognition, narco detection system, explosive ordnance detection, hingga sistem radar terpadu—ancaman konvensional dapat diminimalkan.

Peristiwa yang terjadi di El Paso, Amerika Serikat, menjadi contoh konkret bagaimana kawasan perbatasan tetap rawan, bahkan di negara dengan infrastruktur keamanan paling maju sekalipun. 

Penutupan mendadak wilayah udara di sekitar Bandara Internasional El Paso oleh Federal Aviation Administration (FAA) dengan alasan “keamanan khusus” sempat memicu kegelisahan publik.¹ Meski kebijakan tersebut hanya berlangsung beberapa jam sebelum dicabut, kejadian ini mengungkap kompleksitas ancaman perbatasan modern yang tidak selalu mudah dipetakan.

Pemerintah Amerika Serikat kemudian memastikan bahwa tidak terdapat ancaman terhadap penerbangan komersial dan seluruh operasional bandara kembali berjalan normal.²

Namun pernyataan Menteri Transportasi AS, Sean Duffy, yang menyebut adanya dugaan “serangan drone kartel” mengindikasikan bahwa pelanggaran wilayah udara telah terjadi dan dinilai serius.³

Di sisi lain, laporan Associated Press mengungkap bahwa penutupan wilayah udara tersebut berkaitan dengan rencana pengujian teknologi laser anti-drone oleh Pentagon, yang menimbulkan gesekan kewenangan antara FAA karena pertimbangan keselamatan penerbangan sipil.⁴

Kondisi ini menegaskan bahwa ancaman perbatasan saat ini tidak lagi bersifat konvensional. Pemanfaatan drone—yang relatif murah, fleksibel, dan sulit terdeteksi oleh radar tradisional—telah mengubah lanskap keamanan global. Teknologi ini dapat digunakan untuk penyelundupan narkotika, pengintaian, hingga potensi serangan terbatas lintas batas negara, terutama di wilayah perbatasan yang berdekatan dengan pusat aktivitas kejahatan terorganisasi.

El Paso yang berbatasan langsung dengan Ciudad Juárez, Meksiko, telah lama dikenal sebagai kawasan dengan aktivitas kartel yang intens. Ketika FAA menetapkan wilayah udara tersebut sebagai “wilayah udara pertahanan nasional” dan mengeluarkan peringatan penggunaan kekuatan mematikan terhadap pesawat yang dianggap mengancam,⁵ hal ini mencerminkan eskalasi serius dalam pendekatan pengamanan perbatasan.

Namun persoalan tidak berhenti pada aspek ancaman teknologi. CNN melaporkan bahwa kebijakan penutupan wilayah udara tersebut diambil tanpa koordinasi awal dengan Gedung Putih maupun pemerintah daerah.⁶ Wali Kota El Paso bahkan mengecam keras langkah tersebut dan menyatakan bahwa wilayah udara kota besar tidak bisa ditutup tanpa koordinasi dengan pemerintah kota, otoritas bandara, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lokal lainnya.⁷ Ia bahkan menyebut bandara dalam kondisi “kekacauan,” dengan penerbangan darurat dan evakuasi medis terdampak.⁸

Fakta ini memperlihatkan bahwa dalam sistem keamanan yang mapan sekalipun, lemahnya koordinasi antarlembaga dapat menimbulkan disrupsi besar. Keamanan nasional bukan semata soal kecanggihan teknologi, melainkan juga tata kelola, kejelasan komando, dan efektivitas komunikasi lintas sektor.

Dari sudut pandang geopolitik dan keamanan perbatasan, setidaknya terdapat tiga pelajaran penting. Pertama, perbatasan kini menjadi arena kontestasi teknologi antara negara dan aktor non-negara. 

Kedua, ancaman non-negara terbukti mampu memengaruhi kebijakan sipil secara drastis, bahkan terhadap infrastruktur vital seperti bandara. Penutupan bandara yang belum pernah terjadi sejak 9/11 menunjukkan bahwa aktor non-negara dapat menciptakan efek strategis terhadap infrastruktur vital.⁹

Ketiga, koordinasi antarlembaga merupakan fondasi utama keamanan modern. Data dari FlightAware mencatat sedikitnya 14 penerbangan terdampak akibat keputusan mendadak tersebut¹⁰ Dampak mungkin terbatas secara angka, tetapi efek psikologis dan administratifnya signifikan.

Lantas, apa relevansinya bagi Indonesia?

Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia serta berbatasan darat, laut, dan udara dengan banyak negara, Indonesia memiliki kompleksitas perbatasan yang sangat strategis sekaligus rentan. 

Ancaman di wilayah perbatasan Indonesia mungkin hadir dalam bentuk berbeda, seperti penyelundupan narkotika, perdagangan orang, illegal fishing, hingga potensi penyalahgunaan drone. Namun polanya serupa: aktor non-negara memanfaatkan celah pengawasan.

Pembelajaran dari El Paso menegaskan pentingnya integrasi pengawasan darat, laut, dan udara dalam satu kerangka komando terpadu. Penguatan sistem radar sipil-militer, deteksi dan penanganan drone, serta harmonisasi regulasi penerbangan tanpa awak menjadi kebutuhan mendesak.

Lebih dari itu, komunikasi antarlembaga harus berjalan solid agar setiap langkah pengamanan tidak menimbulkan dampak sosial maupun gangguan pelayanan publik.

Perbatasan bukan sekadar garis imajiner di peta. Ia adalah ruang hidup masyarakat, pusat aktivitas ekonomi, dan simbol nyata kehadiran negara. Respons keamanan yang tidak terkoordinasi justru berpotensi menimbulkan instabilitas baru.

Kasus El Paso menjadi pengingat penting bahwa teknologi bukanlah solusi tunggal dalam menjaga perbatasan. Tanpa tata kelola yang kuat, kepemimpinan yang tenang, dan koordinasi lintas sektor yang jelas, bahkan langkah preventif dapat berujung pada disrupsi. 

Di era teknologi murah dan ancaman senyap seperti drone, kewaspadaan harus dibangun secara berkelanjutan. Indonesia tidak boleh menunggu insiden besar untuk berbenah. 

Perbatasan tidak pernah sepenuhnya aman. Ia hanya dapat dikelola dengan kewaspadaan berkelanjutan, adaptasi teknologi, dan koordinasi yang solid. Pembelajaran dari El Paso adalah alarm dini: kedaulatan bukan hanya dijaga di medan perang, tetapi juga di ruang udara yang sunyi dan tak terlihat.

Catatan Kaki

1. Federal Aviation Administration, pernyataan penutupan wilayah udara El Paso, Februari 2026.

2. Federal Aviation Administration, pernyataan pencabutan penutupan wilayah udara El Paso, Februari 2026.

3. Sean Duffy, pernyataan di platform X terkait “serangan drone kartel,” Februari 2026.

4. Associated Press, laporan mengenai perselisihan FAA dan Pentagon terkait uji coba laser anti-drone, Februari 2026.

5. Federal Aviation Administration, pemberitahuan klasifikasi “wilayah udara pertahanan nasional,” Februari 2026.

6. CNN, laporan mengenai keputusan FAA tanpa pemberitahuan awal kepada Gedung Putih, Februari 2026.

7. Renard Johnson, konferensi pers Walikota El Paso, Februari 2026.

8. Ibid.

9. Pernyataan Pemerintah Kota El Paso terkait sejarah operasional bandara sejak 9/11.

10. FlightAware, data pembatalan penerbangan Bandara Internasional El Paso, Februari 2026.

(Humas BNPP RI)