JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menerima kunjungan puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) di kantor Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024). 

Kedatangan 21 anggota DPRD Kabupaten Sambas tersebut ingin beraudiensi dan berkonsultasi kepada BNPP selaku lembaga yang mengoordinasi pembangunan perbatasan negara terkait pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Sambas. 

Sebelumnya, BNPP juga menerima kunjungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sambas, Kalbar terkait materi konsultasi hal yang sama pada Senin (13/5/2024) kemarin. 

Kedatangan para legislator DPRD Kabupaten Sambas diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, BNPP, Gutmen Nainggolan mewakili Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon. 

Gutmen menjelaskan bahwa, BPPD bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; menetapkan rencana kebutuhan anggaran; mengoordinasikan pelaksanaan; dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

Terdapat 8 BPPD provinsi yang sudah terbentuk dari 18 jumlah Lokasi Prioritas (Lokpri). Saat ini terdapat 10 BPPD provinsi yang sedang dalam proses pembentukan dan belum terbentuk.

Sedangkan BPPD kabupaten/kota yang sudah terbentuk saat ini berjumlah 24 dari 54 jumlah Lokpri. Saat ini terdapat 10 BPPD kabupaten/kota yang sedang dalam proses pembentukan dan belum terbentuk.

"Pembentukan BPPD di Kabupaten Sanbas sangat krusial sesuai dengan Undang - Undang No.43/2008 Pasal 14 dan 15. Peran bisa untuk menjadi penggerak memantik pengembangan UMKM untuk bersaing, menjadi kompetitor dari arus perdagangan barang dari Malaysia yang dinilai lebih dominan," jelas Gutmen. 

Gutmen menjelaskan, BPPD Kabupaten Sambas yang akan dibentuk bertipe 'B' dengan struktur terdiri atas Kepala, Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama dan Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi. 

Sebagai tindak lanjut pembentukan BPPD, lanjut Gutmen, BNPP merekomendasikan kepada legislator DPRD Kabupaten Sambas untuk mendorong Pemda Sambas meneruskan upaya dan langkah membentuk BPPD, ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Kami akan kawal, langkah Pemda Sambas ke OTDA Kemendagri untuk pembentukan BPPD Kabupaten Sambas," tambahnya.

Sementara itu, Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Lintas Batas Negara (Tasbara) BNPP, Budi Setyono mengungkapkan turut mendukung pembentukan BPPD Kabupaten Sambas yang akan membuat koordinasi, konsolidasi dan fasilitasi di tingkat daerah lebih mudah dilaksanakan. 

"Meskipun belum ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) alokasi dan program tetap akan berjalan," terang Budi Setyono yang turut memberikan penjelasan kepada legislator DPRD Kabupaten Sambas. 

Budi Setyono juga menjelaskan, dalam lingkup perlintasan antarnegara Kabupaten Sambas memiliki keistimewaan nilai strategis sendiri dibandingkan kabupaten lain di kawasan perbatasan negara. 

Hal ini karena memiliki 2 kecamatan yang beririsan langung dengan Malaysia yakni, Kecamatan Sajingan Besar dan Desa Paloh di Kecamatan Temajuk. Dinamika pergerakan orang dan barang di Kabupaten Sambas, tidak hanya fokus di satu tempat tetapi beragam. 

"Misalnya di Temajuk ada potensi pariwsata yang besar,yang saat ini sudah menjadi buruan wisatawan Malaysia tiap akhir pekan karena lanskap sunset,"terangnya lagi.

Ia juga menyampaikan, telah mendapatkan kabar bahwa, pihak Malaysia akan segera membuka pintu perlintasan dari wilayah Teluk Melano pada Juli 2024. Menyikapi situasi tersebut, dirinya berharap, dengan kehadiran BPPD Kabupaten Sambas dapat menangkap peluang untuk mengembangkan pariwisata. 

Selain itu, lanjut Budi Setyono, peran kehadiran BPPD Kabupaten Sambas juga diharapkan mampu menangkap peluang untuk pengembangan hilirisasi produk pertanian, perkebunan dan perikanan.

"Jadi peluang ini perlu kita tangkap meningkatkan kunjungan ke Temajuk, dengan mendorong pelaku usaha, meningkatakan kualitas penginapan, memperbaiki kemasan makanan atau mengembangkan hilirisasi produk lainnya,"ucapnya lagi. 

Audiensi pembentukan BPPD Kabupaten Sambas dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar; Wakil Ketua DPRD Sambas Sehan A, Rahman, Ferdinan Solihin, Damsuriadi; Sekretaris DPRD Kabupaten Sambas; Tatik Muryati; Ketua Komisi I, Lerry Kurniawan dan 9 orang anggota Komisi I. 

Sementara itu, di tempat terpisah Sekretaris BNPP, Zudan Arif Fakrulloh juga turut mendukung upaya pembentukan BPPD Kabupaten Sambas. Sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan terutama dalam menyukseskan program dan kegiatan yang akan mempercepat pengembangan ekonomi di perbatasan negara. 

Akselerasi juga dibutuhkan untuk pengembangan UMKM yang menjadi pondasi pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan negara khususnya di Kalbar agar bisa bersaing dengan Malaysia.  

"Sesuai dengan perintah Presiden Jokowi untuk membanjiri kawasan perbatasan negara dengan produk-produk lokal dari Indonesia," jelasnya.

Penulis : Binsar Marulitua

(Humas BNPP)