JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus mencari solusi agar 2 Pelabuhan di Sulawesi Utara (Sulut), yakni Pelabuhan Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Pelabuhan Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud, bisa aktif menjadi pintu ekspor untuk sejumlah komoditi menuju Filipina melalui jalur perairan. 

Dibukanya 2 pelabuhan di perbatasan negara tersebut, diproyeksikan dapat membuka keran ekspor sejumlah produk unggulan mengalir dan melipatgandakan keuntungan masyarakat. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, Asisten Deputi (Asdep) Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL), BNPP menyelenggarakan rapat fasilitasi dan koordinasi tentang “Pembahasan Usulan Pelabuhan Tahuna dan Pelabuhan Melonguane Sebagai Pelabuhan Ekspor Komditas Unggulan Daerah” yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (24/9/2024). 

Asdep PKPL, BNPP, Henry Erafat memimpin rapat bersama kementerian terkait yang memiliki tugas dan fungsi sektor kepelabuhan dan perikanan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulut. Henry membuka rapat tersebut dengan membacakan kata sambutan Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara, BNPP, Makhruzi Rahman. 

Ia menjelaskan, Pelabuhan Tahuna dan Pelabuhan Melonguane memiliki relevansi yang signifikan dalam pengembangan kawasan perbatasan negara. Hal ini karena 2 pelabuhan tersebut masuk ke dalam Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), yang merupakan target capaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024. 

"Dua pelabuhan ini kembali menjadi target capaian pada RPJM Tahun 2025-2029. Keinginan untuk membuka Pelabuhan Tahuna dan Pelabuhan Melonguane tentunya patut diapresiasi," jelas Henry. 

Henry juga menerangkan, selain menjadi target RPJMN, 2 pelabuhan di Sulut tersebut juga termasuk ke at Kawasan Strategis Nasional (PKSN). Pelabuhan Tahuna terletak di PKSN Tahuna dan Pelabuhan Melonguane terletak di PKSN Melonguane, juga menjadi target Lokasi Khusus (Lokus) pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan negara. 

Adanya keinginan untuk membuka Pelabuhan Tahuna dan Pelabuhan Melonguane, lanjut Henry, juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan. Di mana salah satunya beleidnya mengatur trayek angkutan laut lintas batas. "Salah satunya di Pelabuhan Tahuna," pungkasnya. 

Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ronald Izaak, menjelaskan Pemkab Sangihe sangat mendukung untuk Pelabuhan Tahuna dapat masuk kedalam pelabuhan ekspor sesuai dengan PP 20/2010. Hal ini karena volume produksi perikanan tangkap yang terbilang cukup besar.

Pada Tahun 2023 tercatat mencapai 17.603.911 Kilogram (Kg). Selain itu, Kepulauan Sangihe sudah berhasil melaksanakan kegiatan ekspor ke Filipina pada tahun 2024. "Sedangkan jumlah ekspor ikan tuna ke Filipina pada Januari Tahun 2024 yang berhasil dibukukan tercatat sebanyak 3000 Kg," jelasnya. 

Ronald menuturkan, terbatasnya akses infrastruktur dan logistik menjadi kendala utama dalam pengembangan potensi perikanan di Sangihe. Keterbatasan akses yakni karena kondisi geografis yang terpencil, akses ke pelabuhan dan pasar terbatas, serta kurangnya fasilitas penunjang.

Selain itu, minimnya pengolahan ikan, seperti cold storage, menyebabkan kerusakan hasil tangkapan dan penurunan nilai jual. "Para nelayan juga dihadapkan pada kondisi tingginya biaya transportasi, terutama untuk mengangkut hasil tangkapan ke pasar, mengurangi keuntungan nelayan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud, Rosmiati Malaru mengungkapkan bahwa, potensi perikanan tangkap di wilayahnya bisa mencapai total produksi 17.324,68 Ton. Jenis perikanan tangkap terbesar penyumbang nilai produksi adalah ikan selar, layaran, tongkol krai dan komo, cakalang, tuna sirip kuning dan madidihang, layang pectoralf pendek malalugis. 

Komoditi hasil perikanan yang dikirim ke luar Talaud seperti Manado dan Bitung yakni Ikan tuna, tuna loin, layang, cakalang, layaran dan lobster. 

"Dari beberapa komoditas tersebut sebenarnya memiliki nilai yang berlipatganda jika diekspor ke Filipina," ungkapnya. 

Ia menerangkan, sejumlah perbandingan harga komoditi perikanan. Ikan tuna dari Talaud memiliki harga jual yang tinggi di Filipina jika dibandingkan dengan harga di Bitung. 

Ikan tuna yang dikirim ke Bitung harganya hanya berkisar Rp28 ribu per Kg. Sedangkan di Filipina komoditi ikan tuna bisa mencapai Rp50 ribu per Kg. "Perbandingan harga juga berlaku untuk sejumlah komoditi lainnya,"ujarnya.  

Rosmiati menambahkan, saat ini pengiriman ikan dihadapkan pada kondisi tantangan jarak. Jika menuju Manado dari Kecamatan Melonguane, yang menjadi Ibu Kota dari Kabupaten Kepulauan Talaud bisa menempuh jarak kurang lebih 195 mil laut. 

Sedangkan jarak dari Kecamatan Melonguane menuju General Santos, Filipina bisa lebih dekat yakni tercatat 160 mil laut.

"Talaud belum masuk dalam trayek angkutan lintas batas, sehingga masih harus menggunakan entry point Pelabuhan Tahuna," paparnya lagi. 

Dirinya juga mencatat, beberapa hambatan yang terjadi dalam pengelolaan perikanan. Hambatan tersebut adalah armada perikanan tangkap masih didominasi oleh penangkapan ikan skala kecil tradisional, masih timpangnya tingkat pemanfaatan ikan antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. 

Selain itu, kurangnya ketersediaan es balok, kurangnya ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN). "Saat ini(SPBUN Salibabu tidak dapat mengcover daerah dan pulau lainnya," paparnya. 

Masalah lainnya, lanjut Rosmiati, masih terbatasnya ketersediaan pasokan listrik yang sangat memengaruhi industri pengolahan ikan dan keterbatasan dalam akses modal usaha.

Penulis : Binsar Marulitua

(Humas BNPP)