Bengkayang - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang menegaskan komitmennya dalam memperkuat stabilitas keamanan dan ketahanan sosial di kawasan perbatasan dengan mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bersama Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia Kabupaten Bengkayang, Senin (25/5/2026). 

Forum ini menjadi ruang dialog strategis lintas sektor untuk membahas berbagai tantangan krusial di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya ancaman peredaran narkoba, penyelundupan barang ilegal, serta beragam persoalan sosial yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat perbatasan.

Kepala PLBN Jagoi Babang Misdo J. Purba menekankan bahwa PLBN memiliki peran strategis sebagai gerbang resmi negara sekaligus garda terdepan dalam menjaga kedaulatan. Menurutnya, PLBN tidak hanya melayani aktivitas lintas batas, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan hukum nasional.

“PLBN berfungsi sebagai pintu gerbang keluar masuk orang, barang, dan kendaraan dari dan ke wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Di sisi lain, PLBN juga menghadirkan pelayanan serta pengawasan kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan sesuai tata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Misdo.

Ia menambahkan, penguatan sinergi dengan tokoh agama dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan perbatasan yang aman dan kondusif. Misdo menilai forum seperti FGD sangat penting untuk membangun pemahaman bersama terkait peran dan kewenangan masing-masing instansi di kawasan perbatasan.

Sementara itu, perwakilan Bea dan Cukai Jagoi Babang menjelaskan bahwa pengawasan barang lintas batas dilakukan secara berimbang dengan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Selain mengawasi arus ekspor, Bea dan Cukai juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha perbatasan.

“Kami melayani dan membimbing eksportir dalam proses Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), sekaligus melakukan sosialisasi mengenai barang yang dapat dan tidak dapat diekspor melalui PLBN sesuai ketentuan Border Trade Agreement (BTA),” jelasnya.

Bea dan Cukai juga menegaskan pentingnya dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan. Menurutnya, kerja sama tersebut diperlukan karena aktivitas pengawasan kerap bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat perbatasan.

Dari sisi keimigrasian, perwakilan Imigrasi Jagoi Babang menyampaikan bahwa pelayanan pelintas batas saat ini masih menggunakan Pas Lintas Batas (PLB). Hal ini dilakukan karena pembangunan Pos ICQS Serikin di wilayah Malaysia masih berlangsung.

Dalam forum yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang menyoroti meningkatnya ancaman narkoba yang menyasar remaja dan pemuda di wilayah perbatasan. Ia meminta keterlibatan aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan.

“Peredaran narkoba di kalangan remaja dan pemuda sangat mengkhawatirkan. Peran tokoh agama dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama memerangi narkoba demi menyelamatkan generasi muda, khususnya di wilayah perbatasan,” tegasnya.

Pada sesi diskusi, peserta FGD juga mengusulkan agar PLBN bersama instansi CIQ menyediakan daftar resmi barang yang diperbolehkan dan dilarang untuk diekspor guna memudahkan masyarakat dan mencegah pelanggaran. 

Selain itu, forum menekankan peran strategis gereja sebagai pilar moral dan sosial dalam menjaga keamanan, menanamkan nilai toleransi, serta memperkuat kemitraan dengan pemerintah dan aparat keamanan.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur PLBN Jagoi Babang, Bea dan Cukai, Imigrasi, Polres Bengkayang, Kesbangpol, Kementerian Agama, DPRD, FKUB, organisasi gereja, organisasi kepemudaan Kristen, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkayang. 

Melalui forum ini, PLBN Jagoi Babang yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berharap terbangun kolaborasi berkelanjutan lintas sektor dalam menjaga perbatasan yang aman, tertib, dan berdaya saing demi kepentingan nasional.

Penulis: Charles