JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP, akan mengunjungi Pulau Rondo dan Kecamatan Lokpri (Lokasi Prioritas) di Kota Sabang, serta Banda Aceh Provinsi Aceh, dalam rangka kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) pada 21-22 Desember 2022. 

Pada hari pertama Kunker, Rombongan Menko Polhukam dan Mendagri akan mengunjungi dan mengecek kondisi Pulau Rondo. Pulau seluas kurang lebih 153 kilometer persegi ini terletak di ujung barat Indonesia, dan merupakan salah satu dari 111 Pulau-Pulau Kecil Teluar (PPKT) yang dijaga oleh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pulau yang menjadi titik nol kilometer Indonesia ini, di sebelah utara berbatasan dengan wilayah negara India di Laut Andaman yaitu Kepulauan Nikobar, di sebelah Timur dengan Thailand di Selat Malaka, dan di sebelah Barat dengan Samudra Hindia. 

Jarak Pulau Rondo dengan Kota Sabang sejauh kurang lebih 30 kilometer, sedangkan dari Kota Banda Aceh bisa ditempuh dengan jarak kurang lebih 61,7 kilometer. Untuk mencapai Pulau Rondo, Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito bersama rombongan akan menggunakan helikopter. 

Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, menjelaskan sebagai salah satu pulau terluar, posisi Pulau Rondo sangat strategis, yaitu berada di ujung barat Indonesia dan jalur pelayaran internasional. Maksud Kunker ke Pulau Rondo adalah mendukung peningkatkan sistem pertahanan dan keamanan berbasis PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) melalui kunjungan lapangan ke pulau tersebut. 

Terkait kunjungan ke Pulau Rondo, lanjut Restuardy, akan dilakukan peninjauan kondisi Personel Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer), serta sarprasnya antara lain instalasi air bersih, sumber energi listrik, dan bangunan Pos Pamputer. 

Selain itu, maksud Kunker secara umum adalah mendorong dan memperkuat pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP), serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah, rinci Restuardy.

"Pemantauan dan koordinasi Kementerian dan lembaga (K/L) anggota BNPP bersama Pemda di PPKT, merupakan bentuk perhatian pemerintah dengan hadirnya Negara di perbatasan," jelas Restuardy, Selasa,(20/12/2022). 

Menurutnya Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dari negara tetangga sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 

Pada PPKT tidak berpenduduk, penanganan dititikberatkan pada aspek pertahanan, keamanan, dan lingkungan. Sedangkan pada PPKT berpenduduk, pembangunan dilakukan sebagai bagian dari intervensi pembangunan kecamatan Lokpri. 

Untuk PPKT Berpenduduk hal yang difokuskan adalah kesejahteraan masyarakat, di samping pertahanan keamanan, dan lingkungan, melalui: pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, secara bertahap dan berkelanjutan.

Selain itu, juga pembangunan infrastruktur fisik seperti penyediaan sarpras trasportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, peningkatan/pemberdayaan masyarakat, termasuk dukungan permodalan dan sarana prasarana penggerak ekonomi. 

"Tidak hanya itu, pembukaan akses pasar dalam negeri dan luar negeri serta penguatan ekosistem lingkungan menjadi konsen pembangunan," tutur Restuardy. 

Restuardy juga menjelaskan, kegitan Kunker akan bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hal ini merupakan bagian dari MoU kerjasama antara BNPP, Mabes TNI, dan Baznas yang di tandatangani beberapa waktu yang lalu. Bentuk program yang akan dilaksanakan adalah bantuan Sistem elektrifikasi untuk Pos Pamputer Pulau Rondo berupa satu paket pembangkit listrik tenaga surya.

Program lainnya adalah dukungan penurunan angka stunting berupa pembagian makanan tambahan dalam bentuk daging kemasan kaleng untuk ibu dan anak, serta bedah rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni sebanyak 10 Unit.  

"Bedah rumah (tidak layak huni) masing-masing 5 unit di Kecamatan Lokpri Sukakarya dan 5 unit di Kecamatan Lokpri Sukajaya," jelasnya lagi. 

Selanjutnya, dalam rencana Kunker BNPP juga diagendakan beberapa kegiatan di Lokpri Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang memiliki 10 desa/gampong. Kegiatan yang dilakukan di antaranya layanan kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil), pelayanan vaksinasi, penanganan stunting, Penyerahan Bantuan di Kantor Camat Sukajaya, serta meninjau kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM). Adapun jenis bantuan yang akan diberikan meliputi 1000 paket bahan makanan pokok, 4 Unit Motor Tempel 15 PK, 40 Unit Jaring Tangkap 2,5 Inch, 4 Hand Tractor 8,5 PS, serta 200 Paket perlengkapan sekolah berupa tas dan alat tulis.  

Selain melakukan kunjungan ke PPKT Pulau Rondo dan salah satu Lokpri di Kota Sabang, pada Hari Kedua, Kegiatan Kunker mengagendakan Peluncuran Prangko Seri PLBN Tahun 2022, di Gedung Anjong Mon Mata, Banda Aceh. Prangko Seri PLBN Tahun 2022 mengambil latar PLBN Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan PLBN Skouw di Provinsi Papua. Setelah itu dilanjutkan dengan Kegiatan Rapat Koordinasi bersama seluruh Jajaran KDH dan Forkopimda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. 

Sebagai Agenda terakhir, direncanakan Menko Polhukam akan memberi Kuliah Umum di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh.

Dalam Kunker ke Provinsi Aceh, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Mendagri Tito akan didampingi oleh Sekretaris BNPP, Restuardy Daud; Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP, Robert Simbolon; Pelaksana Harian (Plh) Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Gutmen Nainggolan; dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin. 

Selain itu, rencana turut hadir mendampingi rombongan, yaitu: Ketua Komisi II DPR RI, Penjabat Gubernur Aceh, Kelompok Ahli BNPP, Jajaran Polhukam, Pejabat TNI/Polri, Pejabat pada K/L, dan Forkopimda. Selanjutnya, dalam acara Peluncuran Prangko Seri PLBN juga turut dihadiri Direktur Utama PT Pos Indonesia.

(Humas BNPP)