|
Berita
Berita BNPP
Memaknai Hubungan Bilateral Timor Leste dan Indonesia
Dibuat Admin BNPP
15 Mar 2025, 18:26 WIB
Oleh: Kelompok Ahli BNPP, Hamidin
Membaca dan mengutip berbagai berita di media massa dan kantor berita Pemerintahan Timor Leste, Tatoli, maka layak diapresiasi bahwa Timor Leste pada tahun 2025 ini akan lebih fokus pada masalah hubungan bilateral dengan Indonesia.
Timor Leste telah memiliki rencana dan strategi untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia dari berbagai program, termasuk upaya berkolaborasi mendorong stabilitas kawasan dalam penetapan batas darat dengan Indonesia.
Berbagai diskusi atas inisiatif Timor Leste telah pula dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan negara yang belum terselesaikan, termasuk bahasan jaminan keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan yang telah dilakukan. Masalah bahasan penting lainnya adalah masalah kerja sama ekonomi.
Dari perspektif Timor Leste, Indonesia adalah salah satu mitra dagang penting. Penguatan kerja sama ekonomi akan meningkatkan volume perdagangan dan mendorong pembangunan ekonomi kedua negara. Infrastruktur di wilayah perbatasan untuk memfasilitasi perdagangan dan pergerakan orang harus pula ditingkatkan.
Untuk mendukung program bilateral dan kolaboratif tersebut, maka manajemen keamanan dan perbatasan harus ditingkatkan pada upaya-upaya untuk memerangi kejahatan lintas batas, yang fokus pada perdagangan ilegal dan penyelundupan narkoba.
Guna menyukseskan rencana strategis tersebut, Timor Leste telah menyusun program tentang pengelolaan perbatasan yang efisien, mengendalikan arus migrasi, dan mencegah berbagai kegiatan ilegal.
Kerja sama bilateral di Berbagai Sektor terus akan dikembangkan, selain masalah perbatasan, kerja sama antara Timor-Leste dan Indonesia harus juga akan mencakup beberapa bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pembangunan infrastruktur.
Kunjungan kerja Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Timor Leste ke Indonesia beberapa waktu lalu, menunjukan kepada Indonesia betapa Negeri Timor Lorosae terebut berkeinginan untuk memperkuat komitmen untuk memperluas kolaborasi akademis dan ilmiah pada lembaga-lembaga Indonesia.
Timor Leste dan Indonesia juga sudah membahas kerja sama bilateral di bidang peradilan, dan upaya upaya meningkatkan kerja sama antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Pengadilan Tinggi Timor Leste.
Sejalan dengan pembangunan kerangka kerja sama bilateral itu, Indonesia juga telah menyatakan mendukung keanggotaan Timor-Leste untuk masuk dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, yang diharapkan akan dapat memperkuat kerja sama regional.
Di pengujung tahun 2024 lalu, sebuah wacana banyak diberitakan di Timor Leste sampai ke Portugal, meskipun berita ini sendiri tidak terlalu trending di media Indonesia.
Berita tersebut merilis, pada tanggal 18 September 2024 lalu di Jakarta, Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Timor Leste, Gastao Francisco de Sausa dan Menteri Perencanaan Pembangunan BAPENAS RI, Suharso Manoarfa duduk bersama dalam rangka memperkuat konsep kerja sama bilateral untuk perkuatan kerja sama bilateral kedua negara.
Apreasi kepada Indonesia beberapa kali disampaikan Timor Leste dan sebaliknya. Indonesia juga mengapresiasi atas kerja sama penting yang mendukung penguatan perencanaan sistem Investasi dan tata kelola yang terintegrasi.
Timor Leste mengklaim bahwa, mereka telah mencapai kemajuan dalam membangun kembali infrastruktur, telah berhasil memperkuat kerangka kelembagaan, mengkonsolidasikan proses demokrasi dan mengembangkan sumberdaya manusia. Tetapi masih banyak kendala dan tantangan dalam negeri mereka.
Timor Leste sangat berharap pertemuan September tersebut akan memprioritaskan "kerja sama dan kolaborasi" dalam rangka membangun jaringan pembelajaran dan pertukaran untuk memfasilitasi diskusi politik.
Dan teknis yang memungkinkan pertukaran pengalaman dan solusi dalam menghadapi tantangan bersama dua negara, dengan fokus pada perencanaan Infrastruktur pembangunan ekonomi, khususnya sumber daya manusia.
Pada pertemuan tersebut kedua negara sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman. Menteri Gastão de Sousa menekankan bahwa “Indonesia dan Timor Leste memiliki hubungan yang sangat erat dalam beberapa aspek, baik dalam sejarah, ekonomi dan budaya, sehingga hubungan kedua negara menjadi sangat istimewa”.
Ia menambahkan, “kerja sama ini didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.”
Menteri Gastao de Sousa juga menegaskan bahwa, dengan bekerja sama, prioritas pembangunan kita masing-masing dapat dicapai dengan cara yang lebih efektif dan inklusif”.
"Kami berharap melalui kerja sama di bidang infrastruktur, energi bersih, pembangunan berkelanjutan dan beberapa sektor lainnya dapat menciptakan dampak nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat kedua negara," kata dia
"Kami berharap kerjasama ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa kita," terang Gastão de Sousa.
Senada dengan Timor Leste Menteri dari Indonesis Suharso Monoarfa menekankan bahwa memorandum atau kesepahaman ini memberikan dasar yang kokoh bagi kerja sama strategis, dengan tujuan mendukung pencapaian prioritas dan tujuan pembangunan kedua negara. Khususnya yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).”
Menteri Suharso juga mengatakan bahwa perjanjian ini menciptakan peluang kolaborasi lintas sektor, melalui inisiatif seperti pertukaran informasi, berbagi praktik, peningkatan kapasitas, kerja sama teknis, dan termasuk penelitian.
Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Timor-Leste dan Indonesia. Harapannya adalah perjanjian ini akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, kemajuan sosial dan kesejahteraan umum kedua negara.
Dan akhirnya tanggal 10 Oktober 2024, Memory Of Understanding antara Indonesia dan Timor leste ditandatangani dengan menetapkan beberapa kerangka kerja sama diberbagai bidang strategis yang telah disepakati.
Secara umum sistem pertumbuhan perekonomian di Timor Leste masih tergolong pertumbukan yang sangat rendah dan lambat serta masih sangat bergantung pada sektor perminyakan. Sehingga negara ini masih masuk dalam kelompok negara termiskin di dunia.
Bank Dunia bahkan masih mengelompokan Timor Leste sebagai negara berpenghasilan terendah, dengan peringkat rendah dalam Indeks Pembangunan, dengan tingkat pengangguran masih mencapai 20 persen.
Akibatnya tingkat kemiskinan juga menjadi relatif tinggi. Timor Leste memiliki ekonomi yang terbebas ke-158 dalam Indeks Kebebasan Ekonomi 2025, dengan memiliki ekonomi yang tergolong "Repressed". Andalan Ekonomi Timor Leste hanya mengandalkan sektor minyak dan gas yang menyumbang lebih dari 90% PDB dan 70% pendapatan pemerintah.
Sektor publik menyumbang sekitar separuh dari lapangan kerja non-pertanian.Sektor formal seperti pasar tenaga kerja masih belum berkembang. Ekonomi Timor Leste secara khusus masih mengandalkan ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan luar negeri.
Timor Leste juga masih memiliki keterbatasan dalam pengembangan sektor swasta. Di samping itu ketidakstabilan politik juga menghambat perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.
Akibat kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi,untuk bisa memutar sistem perekonomian dalam kanca perdagangan lokal regional dan global. Maka Timor Leste memutuskan untuk hanya menggunakan Dolar Amerika (USD) dalam perputaran ekonomi.
Keputusan untuk mengadopsi Dolar AS tersebut dibuat oleh Dewan Konsultasi Nasional (NCC) yang mewakili warga Timor Timur dalam semua keputusan saat itu oleh United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) sebagai pemerintahan sipil sementara yang dibentuk oleh PBB di Timor Timur. Yang tugasnya adalah untuk memelihara misi perdamaian dan menjalankan pemerintahan sipil di Timor Timur.
Bagi Indonesia ini tentu juga penting. Ada ketimpangan ekonomi yang tinggi antara masyarakat Indonesia diperbatasan NTT dan masyarakat perbatasan Timor Leste. Masyarakat di Atambua NTT, memiliki kehidupan jauh lebih baik dibandingkan dengan masyarakat di perbatasan Timor Leste.
Ekonomi masyarakat perbatasan membaik, banyak orang Timor Leste berbelanja di NTT, sementara masyarakat Indonesia relatif jarang yang menuju NTT kecuali dalam rangka kunjungan kekerabatan atau adat.
Sehingga tugas Indonesia adalah membangun infrastruktur ekonomi yang lebih baik dan lengkap sehingga bisa menjadi sandaran kebutuhan dan sandaran ekonomi masyarakat sebelah.
Sementara penegasan batas negara sesuai kesepakatan bilateral harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia di perbatasan tersebut.
Editor : Binsar Marulitua
(Humas BNPP)
Share
Kategori Berita
Berita BNPP
PLBN
Berita Nasional
Berita Perbatasan
Pers Rilis
Berita Utama
Berita Terbaru
Ramadan Penuh Makna, PLBN Serasan Santuni Anak Yatim Hingga Berbagi Takjil untuk Berbuka Puasa
Memaknai Hubungan Bilateral Timor Leste dan Indonesia
BNPP Gelar Buka Puasa Bersama, Mendagri Pesan untuk Berbagi dan Perkuat Silaturahmi
BNPP RI Bahas Penyusunan Standar Pengukuran IPKP PPKP 2025-2029
PLBN Serasan Bersama Polsek Serasan Berhasil Temukan Motor Warga yang Hilang
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)
Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
021-31924491
info@bnpp.go.id
© Badan Nasional Pengelola Perbatasan - 2025