JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana PPKT pada Kamis, 29 Februari 2024, di Tanjung Pinang.

Demikian diungkapkan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Deputi I) BNPP sekaligus Plh Ses, Robert Simbolon, Minggu 3 Maret 2024.

"Rapat ini bertujuan untuk mengonsolidasikan usulan-usulan dari Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri terkait dengan upaya pengamanan kawasan perbatasan laut, termasuk peningkatan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tersebut," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, hadir berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah setempat.

Beberapa kesimpulan penting berhasil dicapai dan rencana tindak lanjut yang konkret telah dirumuskan.

"Pengamanan pulau dari abrasi menjadi salah satu perhatian utama. Kementerian PUPR telah membangun sempadan/penahan pantai/tanggul pantai pada 4 PPKT yang berada di wilayah Kabupaten Bintan, namun perlu dilanjutkan dengan pembangunan pengaman pantai di PPKT lain mengingat tingginya abrasi di wilayah Provinsi Kepri," tandasnya.

Selain itu, kata Simbolon, isu penyelesaian penangkapan nelayan juga menjadi perhatian. "Perlu dibangun sistem koordinasi antarlembaga yang efektif dalam menangani isu penangkapan nelayan Indonesia yang masuk ke wilayah maritim negara tetangga di sekitar perairan wilayah Kepri," ujarnya.

Dalam konteks pengembangan pariwisata, Robert menekankan, "Pengembangan Pariwisata Berbasis PPKT penting dalam mendukung pengamanan perbatasan di Provinsi Kepri. PPKT perlu dikembangkan untuk mampu mengemban fungsi pertahanan keamanan, fungsi ekologi, dan fungsi ekonomi secara optimal."

Terkait dengan penggunaan sinyal dari negara tetangga, Robert menyatakan, hingga saat ini masih terdapat beberapa area di wilayah Kepri yang menggunakan sinyal dari negara tetangga, baik untuk telekomunikasi seluler maupun radio, yang memerlukan penanganan segera.

Pemerintah Provinsi Kepri akan menyusun dan mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana PPKT sebagai masukan dalam penyusunan RPJMN dan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029.

"BNPP akan mengoordinasikan lebih lanjut upaya pemenuhan sarana dan prasarana PPKT, pengembangan potensi pariwisata berbasis PPKT, dan penanganan area yang masih menggunakan sinyal dari negara tetangga, dengan memperhatikan masukan dari daerah," paparnya.

Rapat koordinasi ini dianggap sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan PPKT di Provinsi Kepri. Diharapkan, langkah-langkah ini akan memberikan dampak positif bagi keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Semoga rencana tindak lanjut yang disepakati dapat segera direalisasikan untuk kepentingan pemgamanan kawasan perbatasan dan kesejahteraan bersama masyarakat perbatasan di Provinsi Kepri," pungkasnya.*

(Humas BNPP)