JAKARTA - Suasana haru menyelimuti Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri pada Kamis (30/11/2023), ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Makhruzi Rahman. 

Sebuah langkah strategis yang tidak hanya mencerminkan pergantian kepemimpinan, tetapi juga menggambarkan komitmen pemerintah dalam mengelola perbatasan negara dengan bijaksana.

Dalam sebuah keterangan resmi, Mendagri menyampaikan tiga fokus utama yang akan menjadi landasan kuat bagi perjalanan Makhruzi Rahman dalam menjalankan tugas barunya. Dengan nada penuh semangat, Mendagri menyoroti pentingnya menjaga kejelasan garis batas perbatasan sebagai hak negara, Indonesia (NKRI).

“Jadi ada tiga tugas yang utama selalu saya sampaikan berulang-ulang. Fokus kepada tiga itu saja. Pertama adalah menjaga perbatasan kita agar garis batasnya itu jelas menjadi hak kita negara ini, NKRI, sehingga untuk menjaga ini menjaga garis batas kita nomor satu,” tegas Mendagri Tito.

Menurutnya, menjaga garis perbatasan tidak hanya sebatas pemetaan fisik, tetapi juga melibatkan penyelesaian perselisihan dan sengketa-sengketa dengan negara tetangga terhadap beberapa wilayah yang dipermasalahkan. 

Salah satu contohnya adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan serta sengketa dengan Timor Leste di segmen lainnya. Dengan mantap, Mendagri mengungkapkan bahwa langkah krusial dalam menjaga garis batas adalah dengan memperkuatnya.

“Di Kalimantan Barat dan Utara itu banyak sekali patok-patok yang hilang yang tidak jelas. Ini juga harus kita clear-kan. Di antaranya mungkin dengan membangun jalan sepanjang perbatasan itu, idenya seperti itu. Bangun jalan sepanjang perbatasan dengan Malaysia, supaya juga kita menjadi garis batas kita,” ungkapnya.

Poin kedua yang dijelaskan oleh Mendagri mengenai tugas BNPP adalah mengelola Pos Lintas Batas Nasional (PLBN). PLBN dianggap sebagai pintu masuk dan keluar orang serta barang, yang perlu dikelola dengan efisien untuk mencegah keluar/masuk ilegal melalui jalur non-PLBN.

“Kemudian yang ketiga adalah ini yang paling berat dan ini tugas Bapak, yaitu untuk mengelola potensi kawasan perbatasan. Ini keinginan Bapak Presiden, supaya daerah perbatasan itu dibangun, sama seperti desa, desa dibangun dengan adanya anggaran desa yang besar,” terangnya.

Menurut Mendagri, pembangunan kawasan perbatasan menjadi langkah strategis dalam rangka memperkuat pemerataan pembangunan. Hal ini tidak hanya berdampak pada pengurangan angka kemiskinan, tetapi juga pada perkembangan ekonomi daerah perbatasan.

“Nah itulah tugas utama dari Bapak nanti, tidak gampang, tapi ini akan menjadi tantangan baru. Saya tahu Bapak lama senang dengan alam, cocok ini mengurusi perbatasan-perbatasan seperti ini, datang ke pulau-pulau dan lain-lain, perbatasan hutan, dinikmatilah,” pungkasnya.

Dalam konteks ini, Makhruzi Rahman sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi dan misi tersebut. Pergantian kepemimpinan di BNPP ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus mengoptimalkan potensi kawasan perbatasan demi kemajuan bersama.

Semoga, dengan kepemimpinan yang baru, BNPP dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar perbatasan, serta memperkuat posisinya sebagai garda terdepan negara dalam menghadapi tantangan global.

(Humas BNPP)