MERAUKE, PAPUA SELATAN – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menerima dengan hangat kedatangan Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (08/7/2024) kemarin. 

Kedatangan 13 orang DGB UGM ke ujung selatan Kota Rusa tersebut, bertujuan untuk berkolaborasi dengan Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs). 

Hal ini khususnya pada bidang pengembangan wilayah perbatasan, teknologi, peningkatan perekonomian dan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Kepala PLBN Sota Ni Luh Puspa menyambut kedatangan DGB UGM yang dipimpin Ketua Dewan Guru, Besar Muhammad Baiquni. Ia juga didampingi Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Selatan, Hariman Dahrif dan Pegawai PLBN Sota lainnya.

Ni Luh menjelaskan beberapa topik pembahasan realitas terkini kepada DGB UGM yakni tentang kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat Papua Nugini (PNG) dan Indonesia. Termasuk perbedaan kurs mata uang Rupiah dan mata uang Kina.

Selain itu, perbedaan pemberi layanan kepada pelintas batas negara. "Dari sisi PNG belum terdapat counter part untuk pemeriksaan pelintas batas," terang Ni Luh. 

Ia juga menjelaskan, perbedaan jenis dokumen perlintasan yang digunakan oleh pelintas baik Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI), serta pentingnya sosialisasi perbedaan dokumen perlintasan tersebut kepada pihak PNG. 

Pihak tentara PNG pernah menolak WNI masuk di wilayah PNG karena dokumen perlintasan yang digunakan berupa buku PLB (Pas Lintas Batas) sedangkan dokumen perlintasan yang digunakan oleh warga PNG berupa Travel Border Pass. 

"Pada kesempatan tersebut kami juga menunjukkan contoh dokumen perlintasan WN PNG dan WNI," terangnya. 

Ni Luh juga menjelaskan, dilihat dari data nilai ekspor dan impor ada peningkatan permintaan kebutuhan Sembako dari PNG yang cukup tinggi, Hal ini menjadi peluang untuk mengembangkan potensi perekonomian. 

Di bidang kesehatan, lanjutnya lagi, permasalahan pelayanan kesehatan bagi Warga PNG yang terkendala oleh biaya. Hal ini karena latar belakang perekonomian warga PNG yang kurang memadai. 

Untuk mendapat pelayanan kesehatan, pihak Puskesmas Sota menggunakan kebijakan pelayanan sebagaimana pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat Kampung Sota khususnya OAP. 

"Pelayanan kesehatan ini baik kepada masyarakat Kampung Sota dan warga PNG tidak berbayar," tuturnya. 

Dirinya juga menjelaskan, dalam bidang Pendidikan permasalahan layanan pendidikan bagi Warga Negara PNG adalah usia sekolah.  

Minat belajar anak-anak PNG usia sekolah yang cukup tinggi tidak bisa didukung dalam mendapatkan ijazah. hal ini karena terkendala pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 

Pada sisi lain, hal ini bukan merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia terkait dengan pendidikan warga negara PNG tersebut.

"Pembahasan tentang stabilitas keamanan di sekitar perbatasan di Distrik Sota yang kondusif dan relatif aman," terangnya. 

Sebelum memulai diskusi, Ni Luh Puspa sesaat mengajak para rombongan DGB UGM berkeliling untuk melihat dan meninjau aktivitas pelayanan dan beroperasinya PLBN Sota. 

Para rombongan juga diantar menuju ke salah satu area wisata yang sering didatangi oleh para pengunjung, yakni Monumen Garuda dan Patok Batas MM 13 PLBN Sota. 

Kedua area ini terletak di antara Indonesia dan Papua Nugini sebagai titik temu area netral kedua negara. 

Kunjungan DGB UGM ke PLBN Sota ini ditutup dengan foto bersama di area yang menjadi landmark bangunan PLBN Sota, seperti Monumen Garuda maupun monumen bertuliskan PLBN Sota.

Penulis : Henokh Fernando

Editor : Binsar Marulitua