PONTIANAK, KALBAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP secara resmi membuka Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2024 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (27/8/2024). 

Secara seremoni, Mendagri Tito menabuh alat musik tradisional Kangkuang yang memiliki banyak makna filosofis dari Suku Dayak sebagai pertanda diresmikannya Gerbangdutas Tahun 2024. Alat musik ini bentuknya seperti gendang yang terbuat dari kayu dengan ukiran khas yang dipukul dengan pemukul kayu yang berbentuk seperti stik tebal. 

Mendagi Tito memukul alat Kangkuang bersama Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson; Sekretaris Utama BNPP, Zudan Arif Fakrulloh selaku Penjabat (Pj) Sulawesi Selatan; dan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rudy Syamsir.

Mendagri Tito menyampaikan bahwa, konsep membangun kawasan perbatasan negara tidak hanya untuk pemerataan pembangunan. Tetapi juga memberikan kontribusi untuk mempercepat laju pembangunan Indonesia. 

"Pembangunan tidak hanya diperkotaan urban tapi di desa dan perbatasan sekaligus memperkuat sistem pertahanan melalui peningkatan rakyat di perbatasan negara," terang Mendagri Tito. 

Ia juga menjelaskan bahwa, dalam rapat Gerbangdutas Tahun 2024 ini akan membicarakan mengenai konsep pembangunan kawasan perbatasan negara di tahun 2025 menuju 2029. Nantinya, pembangunan akan digulirkan secara bertahap pada setiap tahun. 

"Untuk itu kita mulai dengan belanja masalah dahulu. Saat ini ada 299 kecamatan di kawasan perbatasan yang ingin kita kembangkan," terang Mendagri Tito. 

Ia juga menjelaskan bahwa, Langkah awal menuju konsep pembangunan yang akan dijalankan adalah mengetahui kebutuhan dari 299 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas pembangunan di kawasan perbatasan negara tersebut. 

Seperti kebutuhan infrastuktur pasar sekolah, perumahan, jalan, kebutuhan dermaga, kebutuhan mesin untuk perahu. 

Setelah memetakan kebutuhan, nantinya pembangunan kawasan perbatasan 

disesuaikan dengan prioritas nasional. Terutama pemilihan daerah yang perlu jadi atensi. 

"Itulah yang menjadi prioritas nanti," terang Mendagri Tito.

Setelah memilih lokasi prioritas, lanjut Mendagri Tito, BNPP akan mengajukaan anggaran ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Nantinya, anggaran tersbut akan disebarkan ke 27 kementerian dan lembaga dan 15 gubernur, dan 54 bupati serta wali kota yang yang menjadi anggota BNPP . 

"Dari hal ini, kita juga berharap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten di perbatasan," tambahnya Mendagri Tito lagi.

Mendagri Tito juga menyampaikan, BNPP akan melakukan evaluasi paling tidak 3 bulan sekali pada setiap tahun. Hal ini untuk melihat kemajuan target pekerjaan dari konsep yang digulirkan. 

"Saya kira itu paling tidak ini yang akan dirapatkan paling tidak untuk program 5 tahun ke depan," pungkas Mendagri Tito.

Penulis : Binsar Marulitua

(Humas BNPP)