JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima sejumlah utusan dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Halmahera Tengah, Maluku Utara di Kantor BNPP, Jakarta, Selasa (4/4/2023) kemarin. Kedatangan utusan BPPD Halmahera Tengah tersebut, untuk menyampaikan permohonan sejumlah pengembangan infrastruktur di kawasan perbatasan.

Sekretaris BNPP, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, akan mempertimbangkan sejumlah atensi Kepala BPPD Halmahera Tengah, Haris Abdullah. Permohonan yang pertama adalah penambahan Lokasi Prioritas (Lokpri) untuk kecamatan di Patani Timur. 

Saat ini, BNPP telah mengelola sekitar 222 Lokpri pada 54 kabupaten/kota di 15 provinsi. 222 Lokpri berbasis kecamatan tersebut dibagi ke dalam 2 kelompok, yakni di dalam koridor pertumbuhan dan pemerataan dan di luar koridor pertumbuhan dan pemerataan. 

"176 Lokpri berada di dalam koridor pertumbuhan dan pemerataan. Selanjutnya 46 Lokpri di luar koridor pertumbuhan pemerataan,"ungkap Zudan. 

Selain itu, permohonan lainnya adalah pengembangan sarana dan prasarana untuk kesehatan, listrik, air bersih dan jaringan telekomunikasi di wilayah pulau-pulau terluar.

"Nantinya kami akan menghubungi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) terkait kemungkinan membangun Base Transceiver Station (BTS)," tambahnya lagi.

Ia melanjutkan penjelasan bahwa, permohonan lainnya yang diajukan oleh Kepala BPPD Halamahera Tengah adalah pengembangan sarana dan prasarana untuk perumahan layak huni di sepanjang kawasan perbatasan.

Selain itu, penambahan transportasi laut (speed) untuk mempermudah konektivitas ke pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan.

Sementara itu, Kepala BPBD Halmahera Tengah, Haris Abdullah menjelaskan bahwa, permohonan penambahan Lokpri karena Kecamatan Patani Timur tahun lalu masih bergabung dengan Kecamatan Patani Utara. Atas dasar hal tersebut permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) Hamahera Tengah segera ada penambahan Lokpri untuk Kecamatan Patani Timur.

Sebagai informasi, di Provinsi Maluku Utara, terdapat 6 Lokpri yang masuk ke dalam 2 wilayah adminstratif kabupaten. 3 Lokpri yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Tengah yakni Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Patani, Kecamtan Pulau Gebe.

Tiga Lokpri lainnya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai. Yakni Lokpri Kecamtan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara dan Kecamatan Morotai Timur. 

Sedangkan pada Provinsi Maluku, terdapat 28 Lokpri berada di laut. 4 Lokpri berada di dalam Kabupaten Maluku Tenggara, 7 Lokpri di dalam Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 5 Lokpri di dalam Kabupaten Kepulauan Aru dan 12 di Kabupaten berada di dalam Maluku Barat Daya (MBD).

(Humas BNPP)