|
Berita
Berita BNPP
Oman, Pakistan, dan Pertaruhan Besar di Selat Hormuz, Ketika Diplomasi Senyap Menjadi Penentu Stabilitas Dunia
Dibuat Admin BNPP
25 May 2026, 9:23 WIB


Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI
Dunia hari ini sedang berdiri di tepi jurang geopolitik paling berbahaya sejak Perang Teluk. Sejak pecahnya perang terbuka antara poros Amerika Serikat–Israel melawan Iran pada Februari 2026, kawasan Timur Tengah berubah menjadi episentrum ketegangan global yang dampaknya merambat hingga Asia, Eropa, bahkan Indonesia. Di tengah konflik bersenjata, perang drone, blokade laut, dan ancaman krisis energi dunia, muncul dua negara yang justru memainkan peran sangat menentukan namun tidak terlalu mencolok: Oman dan Pakistan.
Kedua negara ini kini menjadi poros diplomasi dan stabilitas regional di tengah ancaman runtuhnya keamanan maritim dunia akibat krisis di Selat Hormuz. Jika Amerika Serikat dan Israel bergerak dengan kekuatan militer, maka Oman dan Pakistan bergerak melalui diplomasi senyap, komunikasi intelijen, serta pengendalian eskalasi regional.
Selat Hormuz hari ini bukan lagi sekadar jalur laut biasa. Ia telah berubah menjadi urat nadi paling sensitif dalam ekonomi global. Hampir sepertiga pasokan minyak mentah dunia yang diperdagangkan lewat laut melewati jalur sempit tersebut. Gangguan kecil saja mampu mengguncang harga energi internasional, sementara penutupan total dapat menciptakan resesi global baru yang lebih berat dibanding krisis energi 1973 maupun krisis finansial 2008.
Di tengah situasi yang sangat tegang itu, Oman tampil sebagai aktor penyeimbang paling penting. Negara kecil di Jazirah Arab tersebut kembali memainkan peran historisnya sebagai “Swiss Timur Tengah.” Muscat memahami bahwa perang terbuka di Hormuz bukan hanya ancaman bagi Iran atau Amerika Serikat, tetapi ancaman eksistensial bagi ekonomi Teluk secara keseluruhan. Karena itu, Oman bergerak cepat menjadi penghubung utama komunikasi rahasia antara Washington dan Teheran.
Peran diplomatik Oman terlihat sangat nyata dalam proses negosiasi tidak langsung yang berlangsung di Jenewa. Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi, menjadi fasilitator utama penyampaian proposal balasan Iran kepada utusan khusus Presiden AS. Diplomasi model backchannel inilah yang sejauh ini berhasil mencegah pecahnya kembali serangan udara besar-besaran pasca gencatan senjata rapuh April lalu.
Namun peran Oman tidak berhenti pada diplomasi politik semata. Negara ini juga memegang posisi geografis yang sangat strategis dalam pengendalian Hormuz. Secara geografis, Selat Hormuz berada di antara Iran dan Semenanjung Musandam milik Oman. Artinya, tanpa keterlibatan Oman, tidak mungkin ada skema tata kelola baru di selat tersebut.
Di sinilah letak persoalan terbesar dunia hari ini. Iran tidak lagi menganggap Hormuz sebagai jalur transit internasional bebas sepenuhnya. Teheran kini mulai mendorong konsep pengawasan penuh melalui pembentukan Persian Gulf Strait Authority (PGSA), sebuah badan baru yang secara de facto bertindak sebagai otoritas keamanan dan perizinan pelayaran di Hormuz.
Kebijakan Iran yang mulai menerapkan sistem izin dan retribusi terhadap kapal asing telah menciptakan ketegangan luar biasa. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain memandang langkah tersebut sebagai bentuk dominasi sepihak yang dapat mengubah keseimbangan keamanan maritim kawasan. Sementara Barat menilai kebijakan itu sebagai bentuk tekanan koersif terhadap perdagangan global.
Dalam situasi inilah Oman mencoba memainkan peran kompromi. Muscat memahami bahwa Iran tidak mungkin sepenuhnya mundur dari klaim pengawasannya di Hormuz, tetapi di sisi lain dunia internasional juga tidak akan menerima penutupan jalur energi global oleh satu negara. Karena itu, Oman berusaha membangun mekanisme baru berupa koridor maritim bersama yang tetap memberi ruang kontrol kepada Iran namun tidak mematikan lalu lintas internasional.
Selain diplomasi formal, Oman juga menjadi jalur logistik alternatif bagi Iran di tengah blokade laut Barat. Pelabuhan Khasab di wilayah Musandam kini berubah menjadi titik transit strategis baru. Banyak barang dan logistik yang sebelumnya masuk melalui Uni Emirat Arab kini dialihkan melalui Oman. Jalur ini menjadi “katup penyelamat” ekonomi Iran di tengah tekanan embargo dan pengawasan militer Amerika Serikat.
Sementara Oman bergerak di laut dan diplomasi, Pakistan memainkan fungsi berbeda namun sama pentingnya. Islamabad hari ini menjadi salah satu mediator regional yang paling aktif dalam menjaga komunikasi keamanan antara Iran, negara-negara Teluk, dan Amerika Serikat.
Pakistan memiliki posisi unik. Di satu sisi, Islamabad memiliki hubungan historis yang cukup dekat dengan Iran. Namun di sisi lain, Pakistan juga memiliki kedekatan strategis dengan Arab Saudi, negara-negara Teluk, bahkan Amerika Serikat. Karena itulah Pakistan dipandang relatif dapat diterima oleh semua pihak.
Peran Pakistan terlihat jelas dalam upaya memperpanjang gencatan senjata serta membuka ruang negosiasi baru terkait isu nuklir Iran dan keamanan Hormuz. Islamabad juga aktif mencegah meluasnya konflik ke kawasan Asia Selatan, terutama menghindari kemungkinan perang proksi yang dapat memicu instabilitas di kawasan perbatasan Pakistan-Iran.
Yang sangat dikhawatirkan dunia hari ini sebenarnya bukan hanya perang langsung Iran dan Israel, tetapi efek domino ekonomi global akibat lumpuhnya Hormuz. Ketika lalu lintas tanker turun drastis dan premi asuransi maritim melonjak tajam, harga minyak dunia langsung bergerak naik. Situasi ini sudah mulai terasa di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Indonesia berada dalam posisi sangat rentan terhadap krisis Hormuz karena statusnya sebagai net oil importer. Ketika harga minyak Brent bertahan di atas USD 100 per barel dan rupiah terus melemah, tekanan terhadap APBN menjadi sangat besar. Risiko terburuknya bukan hanya kenaikan harga BBM, tetapi juga gelombang inflasi impor yang dapat memukul daya beli masyarakat.
Hari ini rupiah sudah bergerak di kisaran Rp17.600 hingga Rp17.700 per dolar AS. Jika konflik Hormuz memburuk dan pasar global kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas energi dunia, bukan tidak mungkin rupiah menembus level psikologis Rp20.000 per dolar AS. Dampaknya akan sangat serius bagi industri nasional, sektor pangan, hingga stabilitas sosial ekonomi dalam negeri.
Indonesia harus memahami bahwa perang modern hari ini tidak hanya terjadi di medan tempur. Perang juga terjadi di jalur laut, pasar energi, nilai tukar mata uang, serta rantai logistik global. Ketika Hormuz terguncang, maka efeknya dapat terasa hingga pasar tradisional di Indonesia.
Karena itu, perkembangan terbaru di Hormuz harus dibaca sebagai peringatan strategis nasional. Ketergantungan dunia terhadap satu jalur laut sempit telah menciptakan kerentanan global yang luar biasa. Jika konflik kembali pecah dan Iran benar-benar memperketat kontrol penuh terhadap Hormuz, maka dunia akan menghadapi kombinasi berbahaya berupa krisis energi, inflasi global, dan perlambatan ekonomi secara simultan.
Di tengah situasi tersebut, Oman dan Pakistan sejatinya sedang memainkan peran yang jauh lebih besar daripada ukuran geopolitik mereka. Kedua negara itu hari ini menjadi “penyangga terakhir” yang mencoba menjaga agar dunia tidak masuk ke dalam kekacauan yang lebih luas.
Tanpa Oman, jalur diplomasi Iran–Amerika kemungkinan sudah runtuh total. Tanpa Pakistan, komunikasi regional dan stabilitas keamanan kawasan bisa berubah menjadi perang terbuka yang tidak terkendali. Keduanya kini menjadi aktor kunci yang menjaga agar Timur Tengah tidak benar-benar meledak.
Namun pertanyaan besarnya adalah: sampai kapan diplomasi mampu bertahan menghadapi tekanan militer dan kepentingan energi global?
Karena pada akhirnya, konflik Hormuz bukan hanya soal Iran, Amerika Serikat, atau Israel. Ini adalah pertaruhan besar mengenai siapa yang mengendalikan jalur energi dunia, siapa yang menentukan aturan pelayaran internasional, dan siapa yang memiliki pengaruh atas denyut ekonomi global.
Dan ketika dunia sedang menatap Hormuz dengan penuh kecemasan, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton pasif. Krisis ini adalah alarm keras bahwa ketahanan energi nasional, penguatan cadangan devisa, keamanan jalur laut, serta diversifikasi ekonomi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga stabilitas bangsa di tengah dunia yang semakin tidak pasti.
Humas BNPP RI
Catatan Kaki
1. International Maritime Organization, laporan pengawasan pelayaran internasional kawasan Teluk Persia 2026.
2. The New York Times, laporan diplomatik terkait negosiasi Iran–AS dan pembahasan sistem retribusi Selat Hormuz, Mei 2026.
3. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran mengenai tata kelola Selat Hormuz dan keterlibatan Oman, Mei 2026.
4. Data pengamatan pelayaran tanker internasional kawasan Hormuz–Teluk Oman 2026.
5. Laporan energi global Brent Crude Oil Market Update, Mei 2026.
6. Data nilai tukar rupiah dan cadangan devisa Bank Indonesia, Mei 2026.
7. Center of Economic and Law Studies (Celios), proyeksi tekanan rupiah akibat konflik Timur Tengah 2026.
8. Pernyataan resmi Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) terkait kesiapan militer pasca gencatan senjata April 2026.
9. Analisis geopolitik kawasan Teluk oleh lembaga keamanan maritim internasional 2026.
10. Data perdagangan energi global dan lalu lintas minyak mentah Selat Hormuz 2025–2026.
Share
Kategori Berita
Berita BNPP
PLBN
Berita Nasional
Berita Perbatasan
Pers Rilis
Berita Utama
Berita Terbaru

DWP PLBN Motamasin Gandeng PDGI NTT, Gelar Bakti Sosial Kesehatan Gigi Anak Perbatasan

Tatama Maus, Neo Uis Neno: Saat Doa Bertemu Tanah, Merayakan Hidup di Ujung Batas Negara

Oman, Pakistan, dan Pertaruhan Besar di Selat Hormuz, Ketika Diplomasi Senyap Menjadi Penentu Stabilitas Dunia

BNPP RI Ukur IPKP PPKP Entikong, Petakan Capaian dan Tantangan Pembangunan Perbatasan

BNPP RI Petakan Tantangan Perbatasan Nangabadau Lewat Pemutakhiran IPKP

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)
Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
021-31924491
info@bnpp.go.id
© Badan Nasional Pengelola Perbatasan - 2026