Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD), menggelar forum pembahasan penguatan ekonomi kawasan perbatasan bersama Pertamina Foundation di Ruang Rapat Sekretariat BNPP RI, Senin (23/2/2026).

Forum ini menjadi langkah konkret untuk mematangkan kolaborasi inovatif yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Kegiatan ini dipimpin oleh Asdep PKPD BNPP RI, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith.

Brigjen TNI Topri menjelaskan bahwa forum ini membahas berbagai terobosan yang disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan di wilayah perbatasan. Menurutnya, penguatan ekonomi perbatasan harus bertumpu pada inovasi yang aplikatif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat.

“Kolaborasi BNPP dan Pertamina Foundation diharapkan menjadi model sinergi lintas sektor yang mampu mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat ketahanan sosial, dan menghadirkan masa depan sejahtera bagi masyarakat di beranda terdepan Indonesia,” ujar Brigjen TNI Topri.

Ia menambahkan, sejumlah inovasi yang dibahas meliputi pengembangan Sistem Ultrafiltrasi Portable untuk pengolahan air bersih, Kandang Ayam Terintegrasi sebagai pengungkit ekonomi lokal, serta Platform Cerdas Pemantauan Wilayah Terintegrasi guna mendukung tata kelola kawasan perbatasan yang adaptif. 

“Inovasi-inovasi ini kami rancang agar relevan dengan kebutuhan lapangan dan dapat direplikasi di berbagai wilayah perbatasan,” katanya.

Forum ini juga merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara BNPP RI dan Pertamina Foundation pada 12 Februari 2026, yang menitikberatkan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perbatasan melalui dukungan korporasi nasional di sektor ekonomi, sosial, dan inovasi berbasis kebutuhan lokal.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono, mengungkapkan bahwa sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) masih menghadapi keterbatasan energi, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau.

“Beberapa PLBN masih sangat bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Kondisi ini menuntut inovasi energi yang lebih adaptif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti bahwa wilayah perbatasan memiliki potensi besar, namun di saat yang sama dihadapkan pada kompleksitas persoalan. Salah satunya adalah isu batas wilayah seperti yang terjadi di Sebatik, Kalimantan Utara. 

Menurutnya, pemanfaatan Platform Cerdas Pemantauan Wilayah Terintegrasi dapat menjadi solusi pendukung dalam penanganan persoalan tersebut.

Dari sisi mitra, Vice President Pengembangan Masyarakat Pertamina Foundation, Probo Prasiddhahayu, menekankan pentingnya penyelarasan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan kebutuhan nyata di lapangan. 

“Pertamina Foundation memiliki berbagai program CSR, mulai dari Pertamina Foundation Series hingga inovasi UMKM. BNPP perlu memetakan kebutuhan kawasan perbatasan secara tepat agar inovasi yang diterapkan benar-benar menjawab persoalan masyarakat,” terangnya.

Menurut Probo, kolaborasi dengan BNPP RI diharapkan mampu memastikan bahwa setiap inovasi yang diterapkan benar-benar menjawab persoalan masyarakat perbatasan. 

Ia juga menegaskan bahwa kerja sama ini tidak semata berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia. Salah satunya melalui peluang program beasiswa Pertamina bagi wilayah 3T.

Hal senada disampaikan PIC Program PF Sains Pertamina Foundation, M. Raihan Ghazy, yang menjelaskan bahwa PF Sains merupakan program penjaringan proposal inovasi berbasis kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). 

Dalam forum tersebut, turut dibahas sejumlah program unggulan yang berpotensi direplikasi di kawasan perbatasan.

Program Ekonomi Sirkular melalui Pertanian Berkelanjutan, misalnya, dirancang untuk membangun ekosistem ketahanan pangan skala mikro dengan prinsip zero organic waste, mencakup integrasi kandang ayam, hidroponik, kolam lele, hingga budidaya maggot. 

Selain itu, Program Pengolahan Air Hujan dengan Sistem Ultrafiltrasi Portable dinilai efektif diterapkan di wilayah dengan keterbatasan akses air bersih.

Program strategis lainnya adalah Pelopor Cold Storage dan Ice Maker berbasis PLTS yang mampu memproduksi hingga 20 balok es per hari dan menyimpan hasil tangkapan ikan hingga 300 kilogram per hari. 

Inovasi ini dipandang strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat perbatasan pesisir dan hinterland yang bergantung pada sektor perikanan.

Dalam kesempatan yang sama, Project Head Environment Pertamina Foundation, Khairul Mukmin Lubis, memaparkan pemanfaatan tools pemetaan lingkungan yang mengintegrasikan data dari Kementerian Kehutanan, seperti peta kawasan hutan, lahan kritis, tutupan lahan, hingga hutan adat. 

Ia menilai BNPP RI perlu memetakan wilayah perbatasan yang masuk kategori kemiskinan ekstrem sebagai dasar penyusunan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS) ke depan.

Forum ini juga menyoroti perlunya perluasan cakupan CSR Pertamina yang selama ini banyak terpusat di sekitar wilayah operasi sektor kelautan. 

Oleh karena itu, BNPP mendorong agar program CSR dapat menjangkau wilayah perbatasan darat, bahkan dikembangkan dalam skala provinsi agar dampaknya lebih merata dan berkelanjutan. 

Selain itu, program beasiswa untuk daerah 3T diharapkan difokuskan pada pencetakan tenaga medis dan guru dari putra-putri terbaik perbatasan, dengan sinergi bersama pemerintah daerah agar mereka dapat kembali dan mengabdi di wilayah asalnya.

Melalui forum ini, BNPP menegaskan komitmennya untuk terus mengkoordinasikan kolaborasi strategis yang berpihak pada masyarakat perbatasan. 

Dengan sinergi yang terarah antara pemerintah dan korporasi nasional, penguatan ekonomi kawasan perbatasan diharapkan tidak hanya menjadi wacana, tetapi hadir nyata sebagai fondasi menuju beranda terdepan Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

(Humas BNPP RI)