Pontianak - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap pengelolaan kawasan perbatasan negara melalui program BNPP MENYALA (Menyapa Langsung Praja dan Mahasiswa).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi peran, tugas, dan fungsi BNPP RI yang digelar perdana di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan ini sekaligus menjadi pembuka rangkaian BNPP MENYALA yang akan dilaksanakan di delapan ibu kota provinsi perbatasan di Indonesia. Program tersebut dirancang untuk melibatkan praja IPDN serta mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai upaya menanamkan kesadaran strategis mengenai pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan negara kepada generasi muda.

Forum ini dikemas secara interaktif dan komunikatif sebagai ruang dialog strategis antara BNPP RI dan para praja IPDN sebagai calon aparatur pemerintahan. Melalui pendekatan tersebut, BNPP RI hadir langsung menyapa, berdiskusi, serta berbagi wawasan mengenai tantangan, dinamika, dan peluang pembangunan kawasan perbatasan.

Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan aparatur yang memiliki pemahaman lintas sektor serta kemampuan koordinatif yang kuat.

“Perbatasan itu membutuhkan dirigen. Praja IPDN disiapkan untuk memahami aspek hukum, administrasi, dan sosial secara utuh, sehingga kelak mampu mengoordinasikan pelayanan dan tata kelola di kawasan perbatasan tanpa ego sektoral,” tegas Komjen Pol. Makhruzi.

Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pengenalan batas wilayah negara, konsep pengelolaan perbatasan, peran strategis Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga berbagai permasalahan aktual di kawasan perbatasan. Ia juga menekankan bahwa kehadiran aparatur negara di wilayah perbatasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan menjaga dan memperkuat nasionalisme masyarakat.

“Praja dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pembinaan masyarakat. Nasionalisme warga perbatasan harus dijaga melalui pelayanan yang humanis dan solutif, bukan semata-mata instruksi formal,” tambahnya.

Ia berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman praja tentang tugas dan fungsi BNPP RI, dan Terbangunnya komunikasi dan sinergi antara BNPP RI dan IPDN, serta Publikasi positif kegiatan BNPP RI.

“Mudah-mudahan adek-adek kita bisa menjalankan perkuliahan dengan baik dan sampai akhir finish dengan nilai yang baik dan attitude yang baik,” tegas Komjen Pol. Makhruzi.

Sementara itu, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis yang juga sebagai narasumber, mengajak para praja IPDN memahami perbatasan negara dari sudut pandang konseptual dan global. Ia menguraikan teori dan evolusi konsep perbatasan, fungsi strategis kawasan perbatasan, hingga dinamika pengelolaan perbatasan di berbagai negara di dunia.

Nur Kholis juga menyoroti isu-isu strategis, termasuk hak asasi manusia di kawasan perbatasan serta pentingnya pola pikir kritis bagi calon aparatur negara. Menurutnya, pengelolaan perbatasan harus berbasis pembelajaran berkelanjutan, termasuk belajar dari praktik dan kesalahan.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat Dr. Maris Gunawan Rukmana ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman praja IPDN mengenai peran strategis BNPP RI, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pembangunan kawasan perbatasan, serta memperkuat komitmen generasi muda dalam mendukung pengelolaan perbatasan negara secara berdaulat dan berkelanjutan.

Melalui BNPP MENYALA, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah generasi muda, membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, serta menyiapkan sumber daya manusia aparatur yang berwawasan kebangsaan, berintegritas, dan siap mengabdi bagi kemajuan kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Humas BNPP RI