Sanggau, Kalimantan Barat - Dalam upaya memperkuat tata kelola pembangunan di kawasan perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dan Desa di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kamis (23/10/2025). 

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, turut dihadiri oleh Bupati Sanggau Yohanes Ontot, Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan Dr. Bakri Siddiq, serta Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu, forum ini juga diikuti oleh unsur Forkopimcam Entikong dan Sekayam, Kepala PLBN Entikong, para camat dan kepala desa, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat di wilayah perbatasan. 

Pada kesempatan tersebut, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong menjelaskan bahwa forum ini menjadi langkah strategis BNPP RI dalam membangun sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat guna mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

“Pembangunan kawasan perbatasan memerlukan kerja bersama dari semua tingkatan, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Setiap level pemerintahan harus saling terhubung dalam perencanaan dan pelaksanaan,” ujar Ramses.

Dalam arahannya, Ramses menekankan pentingnya peran kepala desa dan camat sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan di lapangan. Ia menilai, program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat perbatasan.

“Program ini harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Untuk itu, dibutuhkan data yang akurat dan sinkron dari tingkat desa hingga kecamatan agar pelaksanaannya tepat sasaran,” tambahnya.

Selain membahas koordinasi teknis, forum ini juga menyoroti sejumlah kendala pembangunan di Kabupaten Sanggau, seperti status kawasan hutan lindung dan keterbatasan akses pemanfaatan ruang. 

Deputi Ramses juga mengingatkan terkait pentingnya kolaborasi pemerintah daerah untuk mencari solusi yang selaras dengan kebijakan nasional. Ia juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten Sanggau segera membentuk BPPD, sebagai wadah koordinatif dalam pengelolaan kawasan perbatasan. 

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berfokus pada logistik, perdagangan internasional, dan industri pengolahan hasil perkebunan berorientasi ekspor.

“Camat di perbatasan harus berperan sebagai koordinator pembangunan di tingkat kecamatan dan menjadi fasilitator pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat,” tegas Ramses.

Sebagai rangkaian kegiatan, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong bersama rombongan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kawasan Zona Pendukung PLBN Entikong yang akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. 

Kegiatan ini menjadi bukti komitmen BNPP RI dalam memperkuat tata kelola kawasan perbatasan yang terpadu dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai gerbang antarnegara, tetapi juga berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Penulis: Bagas R

(Humas BNPP RI)