KOTA MAKASSAR, SULSEL - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Camat Perbatasan Tahun 2023 di Claro Hotel, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rabu (12/7/2023) kemarin. Dalam rapat tersebut dihadiri sekitar 150 camat dan perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD).

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jeffry Apoly Rahawarin menjelaskan bahwa, ada 2 aspek isu strategis pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN- KP ) yang dibahas dalam pertemuan ini. 

"Aspek yang pertama adalah aspek pembangunan kawasan perbatasan dan aspek pengembangan kelembagaan pengelolaan PBWN-KPN," jelas Jeffry. 

Jefry memaparkan, pada aspek pembangunan kawasan perbatasan terdapat beberapa isu yang harus dicarikan solusinya, Seperti belum selesainya penyusunan dan penetapan rencana serta pengendalian dan pemanfaatan ruang;

belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi komoditas lokal dan produktivitas produk unggulan daerah yang berorientasi pada pasar negara tetangga. 

"Pada kawasan perbatasan juga belum berkembangnya pusat/sentra industri, perdagangan dan pariwisata di Lokasi Prioritas (Lokpri) dan Pusat Kawasan Strategi Nasional (PKSN)," tambah Jeffry. 

Permasalah selanjutnya, lanjut Jeffry, adalah masih rendahnya konektivitas dan layanan infrastruktur transportasi terutama yang mendukung rantai pasokan komoditas seperti distribusi logistik (supply chain); belum meratanya infrastruktur teknologi informasi; dan maasih terbatasnya akses terhadap sarpras pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, perdagangan dan permukiman yang memadai.

"Kawasan perbatasan juga dihadapkan pada kenyataan bahwa belum meratanya pelayanan pemerintahan kecamatan dan desa di kawasan perbatasan," ungkap Jeffry lagi.

Ia juga menjelaskan, pada aspek pengembangan kelembagaan pengelolaan BWN-KP terdapat permasalah yakni belum efektifnya hubungan kelembagaan horizontal, yakni antar-lembaga dalam pemerintah pusat dan dalam pemerintahan daerah. 

Selanjutnya, belum efektifnya hubungan kelembagaan vertikal yakni hubungan antara pusat dan daerah. "Terutama belum efektifnya fungsi pengendalian, monitoring, serta evaluasi atas dampak pelaksanaan program/kegiatan," urai Jeffry.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan (Asdep IP) Amrullah menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini Upaya mendongkrak atau mendorong kecamatan yang berada di perbatasan negara mengambil langkah/inovasi menciptakan "One Village One Product"

"Output dari kegiatan ini terciptanya inovasi pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan negara dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem; dan terciptanya kesiapan aparatur kecamatan kawasan perbatasan negara dalam menghadapi Pemilu 2024," ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, turut dihadirkan 10 narasumber untuk berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan. Sepuluh narasumber tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK; Direktur Aplikasi, Permainan, Televisi, dan Radio, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf); Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP; Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP. 

Selain itu Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan; Plt. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri; Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (Kemen PANRB). 

Juga hadir sebagai narasumber Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Dalam Negeri Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri; Kasubdit Kecamatan Ditjen Bina Adwil, Kemendagri; dan Pembina Industri Ahli Madya dari Kementerian Perindustrain (Kemenperin). 

Selain memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman, BNPP Juga mengajak para camat perbatasan dan perwakilan BPPD melakukan Field trip ke kawasan "Long Wisata Sydney" yakni kunjungan ke lorong wisata Kota Makassar yang telah dikelola Koperasi RW 11, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukang pada hari ke II, Rakor Camat Perbatasan, Kamis 13 Juli 2023.

Para Camat di Perbatasan melakukan studi banding terkait inovasi yang ada di "Lorong Wisata Sydney", di antaranya berbagai komoditas pangan yang seperti padi ladang, pakcoy, bawang, cabai, bayam brazil hingga ikan nila dan lobster air tawar.

Lorong Wisata Sydney merupakan program unggulan pemerintah Kota Makassar yang menjadi salah satu destinasi wisata baru, selain itu menjadi pengendali inflasi dengan menyediakan beragam tanaman pangan.

(Humas BNPP)