Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI

(catatan RDP Komisi II DPR-RI 1 Desember 2025)

Perbatasan Indonesia tak lagi dapat dipandang sebagai garis pemisah semata. Dalam dinamika geopolitik modern, kawasan perbatasan telah bertransformasi menjadi etalase negara, ruang diplomasi, arena kompetisi ekonomi, sekaligus lingkungan sosial tempat masyarakat menggantungkan masa depan mereka. Posisi strategis ini menuntut pendekatan baru yang lebih progresif dan menyeluruh.

Dengan wilayah yang memiliki garis batas darat dan laut yang sangat luas, Indonesia harus menempatkan pembangunan kawasan perbatasan sebagai prioritas strategis nasional. Pembangunan tersebut bukan lagi sekadar agenda administratif, melainkan bagian penting dari upaya memperkuat kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan Multidimensi yang Menanti

Tantangan pengelolaan perbatasan di masa mendatang bersifat kompleks dan multidimensi. Persoalan kedaulatan tidak hanya menyangkut penyelesaian batas wilayah, tetapi juga muncul dalam bentuk ancaman kejahatan transnasional, aktivitas ekonomi informal lintas negara, penyebaran ideologi, hingga kesenjangan pembangunan yang berpotensi menciptakan kerawanan sosial.

Di sisi lain, kawasan perbatasan juga menyimpan potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, simpul konektivitas manusia, serta jalur diplomasi antarnegara. 

Karena itu, diperlukan konsepsi penanganan perbatasan yang integratif, dengan menggabungkan unsur keamanan, diplomasi, dan kesejahteraan sebagai satu kesatuan kebijakan yang saling menguatkan.

Fondasi penanganan perbatasan Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama: terjaganya patok batas negara sebagai simbol kedaulatan, terlindunginya keamanan negara dari kejahatan transnasional dan separatisme, serta terciptanya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan¹.

Ketiga pilar ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Keamanan tanpa kesejahteraan akan melemahkan loyalitas masyarakat, sedangkan pembangunan fisik tanpa pengawasan yang baik membuka celah terhadap ancaman yang merugikan negara.

Transformasi pengawasan perbatasan menjadi agenda mendesak yang tak dapat ditunda. Sistem patroli manual yang selama ini digunakan perlu ditingkatkan dengan teknologi pemantauan modern dan integrasi sistem berbasis digital.

Penerapan kamera pengawas berkecepatan tinggi, radar maritim dan udara, drone jarak jauh, kamera termal, hingga sistem komando berbasis satelit akan memperkuat deteksi dini dan mempersingkat rantai respons keamanan, semuanya perlu dirangkai dalam satu kesatuan sistem pengawasan terpadu². 

Sistem ini memungkinkan PLBN melaporkan kondisi lapangan secara real-time kepada pusat sehingga respons keamanan lebih cepat, akurat, dan tidak terhambat proses birokrasi.

Penguatan pada ruang udara dan maritim, termasuk pengelolaan Flight Information Region (FIR), juga menjadi prioritas untuk memastikan kontrol penuh negara atas seluruh ruang kedaulatannya dan berada sepenuhnya dalam kendali negara³.

Dalam konteks hubungan antarnegara, diplomasi menjadi kunci stabilitas kawasan perbatasan. Pengelolaan perbatasan yang efektif harus didukung dengan penyelesaian batas wilayah secara hukum internasional, pembangunan pos perbatasan gabungan, patroli bersama, serta penguatan kerja sama sosial-ekonomi desa lintas batas.

Diplomasi perbatasan juga harus merambah level masyarakat⁴. Pendidikan dan sosialisasi tentang batas negara menjadi penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa menjaga perbatasan adalah bagian dari menjaga martabat bangsa.

BNPP RI menegaskan bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus direposisi sebagai pusat pertumbuhan kawasan. PLBN bukan lagi hanya fasilitas pemeriksaan CIQS, tetapi juga pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan bagi masyarakat perbatasan.

Untuk mendukung fungsi strategis tersebut, diperlukan keberadaan Border Liaison Officer (BLO) di setiap PLBN sebagai penghubung teknis yang dapat memperkuat koordinasi, menjaga konsistensi kebijakan, dan mempercepat respons penanganan insiden lintas negara, serta komunikasi bilateral dapat terjaga efektif dan tidak berjalan sektoral⁵. 

Selain peningkatan infrastruktur fisik, PLBN juga harus dilengkapi dengan jaringan digital yang kuat, basis data terintegrasi, serta sarana pelayanan modern yang lebih cepat dan presisi, serta adaptif terhadap kebutuhan masa depan⁶.

Kedaulatan perbatasan tidak akan tegak tanpa dukungan masyarakat. Karena itu pembangunan kesejahteraan warga perbatasan merupakan bagian integral dari strategi keamanan nasional. 

Penguatan ekonomi, pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga ruang interaksi budaya akan memperkuat identitas kebangsaan dan membangun loyalitas masyarakat terhadap negara. Warga perbatasan bukan sekadar penonton kebijakan, tetapi subjek utama yang menjaga martabat negara di garis depan kedaulatan⁷.

Pengelolaan perbatasan melibatkan banyak kementerian dan lembaga sehingga koordinasi pusat tidak boleh lagi berjalan sektoral. BNPP RI harus tampil sebagai orkestrator kebijakan yang memastikan seluruh program, anggaran, dan indikator pembangunan bergerak dalam satu visi nasional bukan tumpukan proyek tahunan yang terfragmentasi⁸. 

Dengan tata kelola yang lebih solid, kawasan perbatasan akan berkembang sebagai beranda depan Indonesia yang berdaya saing dan berwibawa.

Pada akhirnya, konsepsi penanganan perbatasan Indonesia bermuara pada pesan sederhana namun fundamental: menjaga perbatasan berarti menjaga martabat bangsa. Setiap patok yang berdiri kokoh, setiap PLBN yang berfungsi optimal, dan setiap warga perbatasan yang merasakan kehadiran negara, adalah cerminan bahwa Indonesia memiliki wibawa dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan.

Ketika perbatasan aman, modern, dan sejahtera, Indonesia tidak hanya kuat secara teritorial, tetapi juga berdaulat secara politik, solid secara sosial, dan dihormati dalam percaturan global. Kawasan perbatasan bukan lagi titik terluar, melainkan wajah terdepan Republik Indonesia yang membanggakan.

(Humas BNPP RI)

Catatan Kaki

1. Pilar pembangunan perbatasan: sovereignity, security, prosperity.

2. Sistem pengawasan terpadu berbasis digital dan teknologi pemantauan modern.

3. Penguatan ruang laut dan atmosfer termasuk Flight Information Region (FIR) sebagai unsur kedaulatan.

4. Pendekatan bilateral ideal dalam manajemen perbatasan berkelanjutan.

5. Implementasi Border Liaison Officer (BLO) dengan koordinasi pusat di BNPP.

6. Integrasi infrastruktur fisik dan digital dalam modernisasi PLBN.

7. Masyarakat perbatasan sebagai subjek pembangunan dan aktor keamanan sosial.

8. BNPP sebagai orkestrator kebijakan dan koordinasi nasional lintas sektor.