MOROTAI - Kedeputian II melalui Keasdepan Potensi Kawasan Perbatasan Laut telah melaksanakan Kajian Pengembangan Ekonomi di PKSN Daruba pada Hari Kamis, 5 Oktober 2023. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Pengembangan Ekonomi di PKSN Daruba ini dilaksankan di Hotel Molokai, Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai. 

Kajian ini dimulai dengan survey dan wawancara dengan para pihak terkait, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tim Konsultan dalam FGD menyampaikan hasil survey yang menyoroti kebijakan strategis pengelolaan perbatasan di Kabupaten Pulau Morotai. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Perbatasan Negara di Maluku Utara dan Papua Barat, Pulau Morotai ditetapkan sebagai pusat wilayah pengembangan dengan tiga skala prioritas.

Menurut Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Gutmen Nainggolanm pusat wilayah tersebut melibatkan Pusat Kegiatan Pelayanan Utama di Morotai Selatan, Pusat Kegiatan Pelayanan Penyangga di Morotai Timur, dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Perbatasan di Morotai Utara. 

"Di FGD ini juga kita bahas sistem jaringan transportasi Kabupaten Pulau Morotai dalam rencana tata ruang kawasan perbatasan negara, seperti infrastruktur terminal penumpang, terminal barang, pelabuhan penyeberangan, dan pos angkatan laut," ujarnya.

Data dan informasi yang diperoleh dari hasil survey menunjukkan berbagai isu strategis dalam pengelolaan kawasan perbatasan di PKSN Daruba. Isu-isu tersebut termasuk kiriman sampah dari berbagai negara, abrasi pantai yang merusak pelabuhan, keterbatasan transportasi udara, sistem logistik yang kurang mendukung, daya beli masyarakat yang berkurang, blank spot di jalur pariwisata dan logistik.

"Kurangnya pemanfaatan infrastruktur pendukung pariwisata, kurangnya koordinasi program antara pusat, provinsi, dan kabupaten, kebutuhan SDM yang berpotensi, serta keterbatasan pengembangan kawasan terkait kepemilikan lahan juga kita bahas," tandasnya.

Hasil survey ini mendapat tanggapan positif dari OPD dan para camat yang hadir dalam FGD. Mereka memberikan tanggapan untuk penguatan data dan informasi sebagai input bagi tim konsultan untuk menganalisis dan membangun rekomendasi guna meningkatkan pengelolaan kawasan perbatasan di PKSN Daruba.

Destinasi wisata di Pulau Morotai diakui sangat potensial, namun kendala aksesibilitas udara menjadi hambatan utama. "Upaya peningkatan SDM telah dilakukan, tetapi pemanfaatan kapasitas terbatas," ujarnya. 

Kemudian soal potensi unggulan bidang pertanian seperti padi sawah/beras, hortikultura, dan kelapa bido disoroti, namun perlu upaya lebih lanjut dalam pengembangan produk turunan.

FGD juga mencermati isu strategis perdagangan dan investasi sektor pariwisata. Terkait hal ini, di tahun 2022, Disperindag Kabupaten Morotai telah mendapatkan DAK Pembangunan Pusat Layanan Terpadu dan Industri Menengah. Program ini mencakup bantuan informasi dan sarana prasarana, serta pelatihan untuk pengembangan produk unggulan lokal.

Namun, beberapa kendala juga diidentifikasi, seperti tingginya biaya operasional untuk akomodasi ke pulau-pulau dalam ruang lingkup tugas camat, keterbatasan peran Pemda dalam mengelola kawasan perbatasan, dan usulan Kecamatan Pulau Rao untuk menjadi Kecamatan Lokpri.

"Diharapkan, dengan kajian ini, akan muncul rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan di PKSN Daruba, Pulau Morotai. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat." tukasnya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi di Pulau Morotai, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah merancang rencana tata ruang dan sistem jaringan transportasi yang ambisius. 

Kecamatan Morotai Selatan, misalnya, memiliki Terminal Penumpang Tipe B Daruba, Terminal Barang Daruba, Pelabuhan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi di Daruba, Pelabuhan Pengumpan Daruba, Pos Angkatan Laut (Posal) Morotai, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Daruba, dan Bandar Udara Pengumpan (Bandara Pitu).

Wilayah lain seperti Morotai Selatan Barat, Morotai Utara, Morotai Jaya, dan Pulau Rao juga memiliki infrastruktur transportasi yang lengkap, termasuk pelabuhan penyeberangan, pelabuhan pengumpan, dan pangkalan pendaratan ikan. Selain itu, kebutuhan akan pelabuhan pengumpan di Pulau Rao menjadi salah satu fokus utama.