Jayapura, Papua - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw menerima kunjungan Tim Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Observasi Lapangan pada, Senin (20/10/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh data empiris dan gambaran riil mengenai biaya hidup pegawai di kawasan perbatasan negara. Hasil observasi tersebut akan menjadi bahan kajian dalam penyusunan transformasi sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya terkait penyesuaian tunjangan kemahalan yang belum diperbarui sejak tahun 2002.

Analis Keuangan Negara Ahli Muda, Melisa Candra Puspitasari, menjelaskan bahwa reformasi sistem penggajian ASN ke depan harus berbasis pada kondisi faktual di lapangan. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kebutuhan aparatur yang bertugas di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

“Kami ingin memastikan bahwa sistem penggajian ASN nantinya benar-benar mencerminkan tantangan dan kebutuhan riil di lapangan, terutama bagi aparatur yang bertugas di perbatasan seperti PLBN Skouw,” ujar Melisa.

Sementara itu, Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN di kawasan perbatasan. Ia menjelaskan bahwa PLBN Skouw beroperasi penuh selama tujuh hari dalam sepekan dengan koordinasi antar unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) untuk memastikan pelayanan publik dan pengawasan lintas batas berjalan optimal.

“Tantangan di perbatasan tidak hanya soal pelayanan lintas orang dan barang, tetapi juga kesejahteraan petugas yang harus siaga 24 jam di wilayah yang cukup jauh dari pusat kota. Karena itu, perhatian pemerintah melalui kegiatan ini sangat kami apresiasi,” ungkap Ni Luh.

Dalam sesi diskusi, masing-masing unsur CIQS turut memberikan paparan terkait pelaksanaan tugasnya. Pihak Imigrasi menjelaskan mekanisme pelayanan bagi warga Papua Nugini (PNG) yang melintas untuk berbelanja di Pasar Skouw, termasuk ketentuan kelengkapan dokumen lintas batas.

Karantina Kesehatan menyoroti pelayanan kesehatan bagi warga PNG yang memanfaatkan fasilitas medis di Indonesia, sementara Bea dan Cukai menegaskan komitmennya dalam mendukung ekspor produk lokal serta menjaga pengawasan arus barang.

Selain itu, Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan melaporkan bahwa komoditas seperti kayu masohi, vanili, dan biji cokelat masih menjadi produk unggulan ekspor, meski volumenya menurun pascapandemi. 

Dari sisi keamanan, Kapolsek Muara Tami AKP Zakaruddin menyampaikan bahwa situasi perbatasan dalam kondisi aman dan terkendali berkat koordinasi lintas instansi yang solid.

Kegiatan ini juga menyinggung kondisi sosial masyarakat adat Skouw–Moso yang memiliki hubungan kekerabatan erat dengan masyarakat Wutung di Papua Nugini.

Seluruh pihak sepakat bahwa menjaga harmoni sosial dan menghormati kearifan lokal menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas kawasan perbatasan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil kajian reformasi sistem penggajian ASN dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan aparatur yang bertugas di daerah perbatasan. 

PLBN Skouw berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan pelayanan publik sekaligus simbol hadirnya negara di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis: Brian Arthur L

Editor: Bagas R