JAKARTA – Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI), Pelaksana tugas (Plt) Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Siti Metrianda Akuan mengadakan audiensi dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, Kamis (16/1/2025).

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Wamen PU, Gedung Utama Kementerian PU ini membahas keberlanjutan pembangunan PLBN gelombang ketiga sesuai dengan mandat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 serta usulan lokasi baru untuk PLBN.  

Dalam paparannya, Siti Metrianda menyoroti urgensi pembangunan tiga PLBN yang diamanatkan Inpres, yakni PLBN Sei Kelik, PLBN Long Midang, dan PLBN Oepoli. Ia juga mengajukan delapan lokasi baru yang diusulkan untuk pembangunan PLBN berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI kepada Presiden. 

Beberapa usulan lokasi untuk pembangunan PLBN baru tersebut meliputi Temajuk, Sei menggaris, Pulau Lirang/Wetar, Maritaing, Waris, Distrik Batom/Kiwirok Timur/ Tarup, Marore, dan Miangas.

"PLBN long Midang pernah dikunjungi oleh Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Kemudian, di sisi counterpart Bakelalan, Malaysia telah terbangun Border post, sehingga untuk usulan PLBN baru perlu menyesuaikan dengan kebutuhan," ungkap Metrianda.

Metrianda menambahkan opsi mengenai tipe PLBN baru, termasuk model baru PLBN Tipe D atau tipe kecil untuk lokasi-lokasi strategis seperti Marore dan Miangas.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara (Asdep Tasbara) BNPP RI Budi Setyono dalam kegiatan audiensi tersebut, juga turut menyampaikan hal terkait status Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di PLBN Sei Kelik, PLBN Labang, dan PLBN Yetetkun yang sudah dilengkapi dengan penerbitan izin oleh Menteri Kehutanan.

"Untuk tindak lanjutnya, Tim BNPP RI, PU, dan Kemenhut dalam proses penghitungan dampak area terbangun," ucap Budi.

Kemudian, Kelompok Ahli BNPP RI Robert Simbolon yang juga hadir dalam audiensi bersama Wamen PU menekankan, terkait pentingnya pembangunan PLBN baru untuk memiliki sifat resiprokal dengan pos perbatasan negara tetangga.

"Contoh yg terjadi dengan Sei Nyamuk, meskipun secara keberadaannya PLBN tersebut sangat bermanfaat dalam melayani penyeberangan dari negara lain di luar Malaysia. Namun terdapat diplomasi yang mengubah posisi Sei Nyamuk tidak lagi sebagai exit entry di BCA RI-Malaysia," kata Robert.

Robert juga berharap agar pembangunan PLBN baru dapat menjawab kebutuhan masyarakat kawasan perbatasan. Misalnya di Temajuk sebagai salah satu prioritas pembangunan PLBN baru tipe kecil dengan lokasi strategis yang berbatasan dengan Teluk Melano, Malaysia.

Dalam audiensi tersebut, Wamen PU Diana Kusumastuti menegaskan perlunya percepatan penyelesaian tiga PLBN sesuai dengan mandat Inpres. Namun, perlu adanya penerbitan payung hukum atau Inpres baru yang sebelumnya Inpres tersebut ada pada era Presiden Jokowi.

“PLBN belum masuk dalam prioritas kegiatan nasional tahun 2024/2025. Kita perlu mendorong pembahasan pembangunan PLBN di Rapat Terbatas (Ratas) agar urgensinya dapat dipahami oleh Presiden,” ujar Diana.  

Diana juga menekankan terkait dengan pentingnya dalam memperhatikan aspek geopolitik, seperti pada lokasi strategis di Temajuk. Menurutnya, hal ini lebih baik jika perlu diangkat dalam Rapat Terbatas bersama Presiden beserta dengan usulan-usulan lainnya.

Disisi lain, Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PU Wida Nurfaida turut menyampaikan progres pembangunan infrastruktur akses jalan menuju ke empat PLBN prioritas. Akses jalan ke Sei Kelik, Long Midang, Long Nawang, dan Oepoli telah masuk dalam proyek strategis tahun anggaran 2025.

Audiensi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dari BNPP RI dan Kementerian PU, termasuk Direktur Bina Penataan Bangunan pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, beserta jajaran staf lainnya.

BNPP RI berharap, diskusi ini menjadi langkah awal dalam mempercepat pembangunan PLBN baru yang strategis untuk kepentingan nasional serta menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.

Penulis: Bagas Ramadhandy

(Humas BNPP RI)