Sanggau, Kalimantan Barat — Mengawali tahun 2026, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong kembali menggelar pertemuan bersama petugas Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) guna meningkatkan kualitas pelayanan lintas batas negara di PLBN Entikong, Rabu (4/2/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala PLBN Entikong, didampingi Kepala Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara serta Kepala Subbidang Kebersihan dan Keamanan PLBN Entikong, dan dihadiri oleh seluruh perwakilan petugas lintas sektor CIQS PLBN Entikong.

Kepala PLBN Entikong, Teguh Priyadi, menyampaikan bahwa pertemuan ini akan dilaksanakan secara rutin setidaknya satu kali dalam sebulan sebagai sarana evaluasi kinerja sekaligus forum penyampaian informasi terbaru dari masing-masing instansi yang berkaitan dengan pelayanan di PLBN Entikong.

Menurut Teguh, kolaborasi data lintas instansi juga sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran pelayanan, khususnya dalam pendataan pemulangan Warga Negara Indonesia Bermasalah (WNI-B) melalui mekanisme deportasi maupun repatriasi, mengingat jumlah pemulangan yang pada waktu tertentu dapat mencapai ratusan orang.

Selain itu, Teguh mengungkapkan bahwa ketertiban dan keamanan di kawasan Gedung Inti PLBN Entikong secara bertahap menunjukkan perbaikan, seiring dengan pengelolaan parkir kendaraan roda dua dan roda empat yang telah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga retribusi parkir tercatat secara jelas dan masuk ke Pemerintah Daerah.

“Sebagai petugas CIQS, dipersilakan untuk melaksanakan tugas dan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, namun jangan sampai mempersulit pelintas batas,” tegas Teguh.

Ia juga menekankan pentingnya mendorong kegiatan ekspor masyarakat perbatasan melalui BUMDes.

“Seperti pada kegiatan ekspor, kita harus mendorong sebanyak-banyaknya ekspor dari petani melalui BUMDes. Paket-paket kecil justru akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Loka Kekarantinaan Kesehatan (LKK) Entikong, dr. Yanti, menyampaikan bahwa di tengah maraknya informasi terkait penyebaran virus Nipah, petugas di PLBN Entikong perlu meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) minimal, seperti masker dan sarung tangan, guna meminimalisir risiko penularan.

“Virus ini merupakan ancaman serius karena belum tersedia vaksin. Oleh karena itu, seluruh petugas di PLBN Entikong diharapkan tetap menjaga kewaspadaan dengan menggunakan alat pelindung diri,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Entikong, Fitra, menyampaikan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) berencana memasang sistem autogate di PLBN Entikong, sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya terkait kesiapan jaringan, kelistrikan, dan perangkat elektronik pendukung.

Hingga akhir pertemuan, seluruh instansi lintas sektor CIQS sepakat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di PLBN Entikong, mendukung percepatan proses pemulangan deportasi maupun repatriasi, serta memulai sosialisasi pengisian All Indonesia yang direncanakan akan diterapkan pada Juli 2026, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan.

Dengan diadakannya pertemuan tersebut, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan perbatasan yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Langkah ini mencerminkan komitmen BNPP dalam memperkuat tata kelola dalam pelayanan di wilayah perbatasan yang terintegrasi, sekaligus memastikan kawasan perbatasan dikelola secara optimal sebagai ruang pelayanan publik dan penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.

Penulis: Erika Barus