Jayapura, Papua — Kompleksitas persoalan perbatasan Indonesia–Papua Nugini mendorong Komisi II DPR RI untuk meningkatkan Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara menjadi Panitia Khusus (Pansus). Langkah ini dinilai penting guna menghadirkan kebijakan pengelolaan perbatasan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkeadilan bagi masyarakat perbatasan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dalam kunjungan kerja Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI di Provinsi Papua, Rabu (4/2/2026).

Menurut Rifqinizamy, kunjungan kerja ini bertujuan untuk menginventarisasi sekaligus menyerap aspirasi secara langsung terkait kondisi riil perbatasan Indonesia–Papua Nugini, yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan multidimensi.

“Hari ini kami menginventarisir dan menyerap aspirasi terkait bagaimana kondisi perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Harapannya, berbagai persoalan yang ada dapat kita urai dan dicarikan solusinya secara menyeluruh,” ujar Rifqinizamy.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pembenahan menyeluruh, mulai dari penguatan regulasi melalui revisi undang-undang, penataan kelembagaan, hingga optimalisasi koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Dalam konteks tersebut, Rifqinizamy menyoroti peran strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) sebagai leading sector yang mengoordinasikan lebih dari 40 kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

“Memang belum sempurna, dan justru karena itu kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya menyempurnakan tata kelola perbatasan negara,” ungkapnya.

Rifqinizamy menilai persoalan perbatasan di Papua sangat kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan lintas sektor. Oleh sebab itu, Komisi II DPR RI sepakat merekomendasikan peningkatan Panja menjadi Pansus agar DPR RI memiliki kewenangan yang lebih luas dalam memanggil serta melibatkan kementerian dan lembaga lintas komisi.

“Karena keterbatasan kewenangan Panja di Komisi II, kami sepakat hasil Panja ini akan direkomendasikan menjadi Pansus. Secara politik, delapan fraksi di DPR RI akan meminta persetujuan pimpinan fraksi masing-masing,” jelasnya.

Ia berharap, apabila Pansus terbentuk, kawasan perbatasan Indonesia, khususnya Papua, dapat memperoleh kebijakan khusus dan kewenangan yang lebih luas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rapat Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan bahwa pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi prioritas utama BNPP RI dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.

Saat ini, BNPP RI mengelola 15 PLBN di seluruh Indonesia dan merencanakan penambahan dua PLBN baru pada periode RPJMN 2025–2029, yakni PLBN Waris di Kabupaten Keerom dan PLBN Diki di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

“PLBN bukan hanya simbol kehadiran negara, tetapi juga penggerak utama ekonomi kawasan perbatasan,” tegas Makhruzi.

Ia mengungkapkan bahwa kawasan perbatasan Papua memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga produk kerajinan lokal seperti tas noken dan manik-manik hasil karya mama-mama Papua.

Makhruzi juga menjelaskan peran strategis PLBN Skouw sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan lintas batas. Sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 323 ribu perlintasan orang, dengan nilai ekspor mencapai Rp45,46 miliar dan impor sebesar Rp921 juta. Selain fungsi ekonomi, PLBN Skouw juga menjalankan fungsi pelayanan negara, termasuk deportasi warga negara asing dan pemulangan jenazah lintas negara.

“Kami sangat berharap dukungan Komisi II DPR RI agar pembangunan PLBN Waris dapat segera terealisasi. Kehadiran PLBN akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan Indonesia–Papua Nugini,” ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, rombongan Panja Komisi II DPR RI turut meninjau langsung PLBN Skouw untuk melihat implementasi layanan lintas batas serta berdiskusi dengan petugas Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) terkait tantangan perlintasan orang dan barang. Rombongan juga meninjau zona netral sebagai ruang interaksi lintas negara antara Indonesia dan Papua Nugini.

Kunjungan kerja ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Sekretaris BNPP RI, Wakil Gubernur Papua, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua.

Sebagai garda terdepan pengelolaan perbatasan negara, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DPR RI, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan dukungan kebijakan yang lebih kuat melalui Pansus DPR RI, kawasan perbatasan diharapkan tidak lagi dipandang sebagai wilayah terluar, melainkan sebagai beranda depan negara yang maju, berdaulat, dan sejahtera.

(Humas BNPP RI)